SerambiIndonesia/

Salam

“Hasil Pansus Cuma Sampah”

Terkait itu, Pakar hukum yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD

“Hasil Pansus Cuma Sampah”
Icha Rastika

Terkait itu, Pakar hukum yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD mengatakan, dalam UU MD3 tak dilarang masa kerja pansus diperpanjang. Namun juga tak diatur, masa kerja Pansus boleh diperpanjang. “UU disebutkan 60 hari masa kerjanya kemudian melaporkan. Di situ tidak dilarang diperpanjang, tapi enggak ada juga klausul diperpanjang itu boleh, ini politik.”

Tanggapannya itu sehubungan dengan pro dan kontra tentang perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya berakhir pada 28 September 2017. Pihak Pansus tersebut menyatakan akan terus bekerja hingga KPK bersedia hadir dalam rapat pansus untuk mengklarifikasi temuan yang ada.

Persoalan masa kerja Pansus yang diperpanjang itu, kata Mahfud, tak perlu diperdebatkan. Cukup disikapi secara politik hasil Pansus tersebut. “Karena ini politik, kita harus memahaminya secara politik. Bagi saya ya biarin saja diperpanjang. Toh nanti produknya juga bisa disikapi secara politik bahwa itu tidak ada gunanya, itu sampah saja,” ujar dia.

Semua partai pendukung pemerintah, kecuali PAN, memperjuangkan perpanjangan masa kerja Pansus itu. Parpol yang mendukung perpanjangan masa kerja pansus itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), NasDem, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sangat tidak setuju perpanjangan masa kerja pansus dimaksud.

Para pegiat antikorupsi mengkritisi sikap DPR RI yang memperpanjang masa kerja Pansus Angket KPK. Mereka menilai ada norma hukum yang dilabrak dewan. “Perpanjangan masa kerja pansus Hak Angket KPK bertentangan dengan Pasal 206 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3),” teriak aktivis antikorupsi.

Bukan hanya itu, kata pegiat antikorupsi, sejak awal dibentuknya Pansus tersebut DPR sudah bertentangan dengan hukum. Pasalnya, pansus hak angket bentukan DPR itu dibuat hanya untuk menyelidiki KPK. “Padahal, sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyatakan, bahwa hak angket dilakukan untuk penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah. Sedangkan KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.”

Jadi, yang menimbulkan penolakan publik bukan hanya soal perpanjangan masa kerja pansus itu, tapi sejak awal wacana tentang penbentukan pansus hak angket terhadap KPK itu sudah terjadi penolakan oleh banyak kalangan. Pansus itu dianggap dibuat hanya karena “birahi” parpol-parpol pendukung pemerintah.

Tujuan pansus tersebut tidak murni untuk perbaikan KPK, tapi lebih mengarah untuk memberi tekanan kepada KPK, karena kasus mega korupsi e KTP yang disinyalir melibatkan beberapa anggota DPR dan sejumlah elit parpol. Nah, begitulah pro dan kontra tentang Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help