DPD RI Undang Wali Kota Banda Aceh dan Bupati Aceh Utara dalam Raker dengan Tiga Kementerian

Aceh Utara dan Kota Banda Aceh adalah wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemberdayaan nelayan dan petambak garam

DPD RI Undang Wali Kota Banda Aceh dan Bupati Aceh Utara dalam Raker dengan Tiga Kementerian
KOMPAS/PRIYOMBODO
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) 

Laporan Fikar W.Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Dua kepala daerah dari Provinsi Aceh, Wali Kota Banda Aceh dan Bupati Aceh Utara diundang khusus oleh Komite II DPD RI.

Tujuannya untuk menghadiri rapat kerja membahas perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2017).

Dari Jakarta hadir pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Anggota Komite II DPD asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma mengatakan, Indonesia memiliki UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Baca: Dukung Gugatan Uang Seribu, Anggota DPR dan DPD RI akan Beri Kesaksian di PN Jakarta Pusat

"Rapat kerja tersebut membicarakan pengawasan dari Undang-Undang tersebut sehingga efektif di lapangan," katanya.

Aceh Utara dan Kota Banda Aceh adalah wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemberdayaan nelayan dan petambak garam.

"Hasil kunjungan kita ke Banda Aceh dan Aceh Utara ternyata ada berbagai persoalan terkait dengan pemberdayaan nelayan dan petambak garam," ujar Haji Uma.

Wali Kota Banda Aceh mengutus staf ahli Drs Dwi Putrasyah didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan (DPPKP) T Iwan Kusuma.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved