SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Selamatkan Beasiswa LPSDM Aceh

BEBERAPA hari ini, saya membaca kritikan dari beberapa tokoh Aceh melalui media sosial yang mempertanyakan

Selamatkan Beasiswa LPSDM Aceh
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi 

Oleh Muhammad Adam

BEBERAPA hari ini, saya membaca kritikan dari beberapa tokoh Aceh melalui media sosial yang mempertanyakan program beasiswa dari pemerintah Aceh yang dikelola oleh Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh. Ada sebagian yang mengklaim bahwa program beasiswa tidak membawa manfaat bagi masyarakat Aceh. Bahkan ada satu dua orang yang secara sepihak mengembus wacana pemberhentian program beasiswa tersebut.

Harus kita sadari bersama bahwa investasi pembangunan SDM adalah jawaban untuk kemajuan Aceh dalam jangka panjang, dan sudah seharusnya tidak menjadi kurang penting dari pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lainnya. Tidak ada negara yang maju tanpa dukungan pemerintah dalam pembangunan SDM, terutama dukungan dana. Karenanya, melalui tulisan ini, saya ingin mengidentifikasi dua masalah utama pengelolaan beasiswa LPSDM Aceh.

Harapannya bisa membantu menjernihkan kekhawatiran kita dan akhirnya dapat menyadarkan kita, bagaimana pentingnya LPSDM secara kelembagaan dan program beasiswanya. Saya melihat bahwa persoalan utama LPSDM adalah tidak adanya road-map pembangunan sumber daya manusia Aceh untuk jangka waktu yang panjang. LPSDM sepertinya tidak mempunyai arah yang jelas pembangunannya. Jadi tidak heran jika ada yang mempertanyakan manfaat dan dampak dari program beasiswa yang sudah berjalan sejak dari awal perdamaian Aceh.

Tidak serta-merta
Saya sepakat bahwa pembangunan SDM adalah investasi yang panjang, di mana dampaknya tidak serta-merta bisa dirasakan secara instan, seperti berdagang barang kelontong di pasar. Kendatipun demikian, peta perjalanan pembangunannya adalah suatu keniscayaan, supaya bisa memandu perjalanan pembangunan SDM di Aceh.

Fakta yang terlihat di lapangan, LPSDM sepertinya tidak punya data kebutuhan pembangunan SDM Aceh melalui program beasiswanya. Sebut saja, bidang studi apa saja yang perlu diprioritaskan karena kebutuhan masyarakat atau pemerintah Aceh dan disiplin ilmu apa yang sudah memadai SDM-nya. Atau wilayah mana saja yang perlu diberikan kesempatan lebih luas kepada pelamar, dan wilayah mana saja yang bisa dikurangi kuota penerima beasiswanya.

Jika mau melihat lebih jauh, apakah LPSDM memiliki data kiprah dan kontribusi alumni? Apakah kebanyakan mereka hanya mampu mengejar menjadi PNS sebagaimana banyak dikritisi selama ini? Apakah mereka lebih banyak berkegiatan di Aceh atau malah di luar Aceh? Jika mereka bekerja di Aceh, apakah terpusat di ibu kota atau menyebar di seluruh daerah sampai ke pedalaman? Ada berapa banyak yang punya pekerjaan setelah menyelesaikan studi dan ada berapa banyak yang menjadi “pengangguran terhormat”?

Meskipun saya percaya bahwa tidak sedikit alumni yang sudah berkontribusi dalam berbagai ruang dan waktu sesuai kapasitas mereka, tapi saya khawatir LPSDM belum memiliki data yang reliable (dapat dipercaya) terkait kondisi-kondisi di atas. Jika pun ada, saya khawatir masih menggunakan data lama. Terbukti kalau di situs LSPDM sendiri, laporan jumlah penerima beasiswa hanya tersedia data dari 2005 sampai 2011. Tidak pernah diperbarui, setidaknya sampai artikel ini saya tulis. Ini baru data kuantitasnya, belum lagi kita bicara data yang sifatnya kualitas. Ini membuktikan kalau LPSDM sepertinya tidak “serius” mengurus misi pembangunan SDM melalui beasiswa yang menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Karenanya sangat penting bagi LPSDM memiliki data kebutuhan yang komprehensif dan up-to-date. Sehingga, persoalan tumpang-tindih bidang studi yang dibuka, atau ketimpangan penerima antardaerah bisa diminimalisir. Sebagai satu model yang baik, LPSDM dapat mengikuti sistem pengelolaan beasiswa USAID-Prestasi yang disponsori Amerika Serikat. Seingat saya, USAID-Prestasi pernah menerapkan sistem di mana pelamar hanya diprioritaskan dari instansi atau daerah tertentu, dengan bidang ilmu yang sangat spesifik sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, mereka menawarkan program Hukum Lingkungan, maka mereka sudah memiliki data untuk pelamar daerah mana saja dan dari lembaga apa saja yang boleh (diprioritas) mendaftar program tersebut.

Saya yakin, donor dan pengelola beasiswa Prestasi sudah melakukan asesmen dan memiliki data kebutuhan sampai dengan tingkat daerah kabupaten/kota, sehingga kesempatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Implikasinya adalah ilmu yang dipelajari oleh penerima beasiswa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah secara lebih maksimal. Tidak akan kelebihan “stok” tenaga kerja dalam bidang tertentu dan kekurangan SDM di bidang lainnya. Intinya pembangunan tepat sasaran. LPSDM masih harus membenah diri secara serius untuk menuju ke kondisi ini.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help