SerambiIndonesia/

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi: Saya belum Lihat Suratnya

“Saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah dikirim. Tapi kan sesungguhnya saya perlu lihat langsung secara fisik,”

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi: Saya belum Lihat Suratnya
Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi SH kepada Serambinews.com  Sabtu (7/10) menyampaikan bahwa dirinya belum menerima surat dari Ketua DPRA yang meminta penundaan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

“Saya lihat dulu suratnya, saya akan lihat kemudian akan pelajari dulu. Kalau memang benar ada surat yang seperti itu maka tentu sikap saya sebagai Ketua KIP akan melaksanakannya (membahasnya) dalam rapat pleno,” kata Ridwan Hadi singkat.

(Baca: Intervensi DPRA Bentuk Ancaman Bagi Kemandirian KIP)

Mantan pengacara ini mengakui bahwa dirinya saat ini baru menerima copian surat tersebut yang dikirim melalui media sosial ke handphonenya.

“Saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah dikirim. Tapi kan sesungguhnya saya perlu lihat langsung secara fisik,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRA mengintervensi komisioner KPU RI dan KIP Aceh dengan meminta agar tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu karena masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

(Baca: KIP: Kalau Dipandang Patut Diberhentikan Sementara, Kenapa tidak?)

Surat bernomor 161/2611 tertanggal 5 Oktober 2017 dan bersifat penting itu ditandatangani Ketua DPRA, Tgk Muharuddin serta ditembuskan ke Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Ketua Komisi I DPRA, dan Ketua KIP Aceh.  

Ada dua poin yang disampaikan dalam surat tersebut. Pertama menjelaskan yang pada intinya secara institusional, DPRA sedang melakukan judicial review terhadap UU Pemilu ke MK karena dengan ditetapkan undang-undang itu telah mencabut pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA. Gugatan tersebut bernomor 66/PUU-XV/2017.

(Baca: Minta tak Jalankan UU Pemilu, Ini Isi Surat Intervensi DPRA ke KIP)

“Berhubung persidangan terhadap gugatan tersebut di MK masih berproses, maka kami minta kepada KPU RI dan KIP Aceh untuk tidak mengimplementasikan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimaksud pada seluruh tahapan pemilihan umum termasuk rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan di Aceh sampai adanya suatu keputusan dari majelis hakim MK yang bersifat final dan binding,” bunyi poin kedua. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help