SerambiIndonesia/

KIP Diminta Abaikan Permintaan DPRA

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diminta agar mengabaikan permintaan DPRA yang meminta agar pelaksanaan

KIP Diminta Abaikan Permintaan DPRA
MASHUDI SR

* Terkait Penundaan Tahapan Pemilu
* Parpol Agar Segera Siapkan Berkas Pendaftaran

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diminta agar mengabaikan permintaan DPRA yang meminta agar pelaksanaan tahapan pemilu di Aceh ditunda hingga keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap undang undang tersebut.

Direktur Institute for Democracy and Justice (IDJ), Mashudi SR, menilai bahwa permintaan DPRA tersebut tidak beralasan. Penundaan tahapan pemilu dikatakannya, harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

“KIP sebagai penyelenggara pemilu harus mengabaikan permintaan tersebut, sepanjang tidak seseuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada,” kata Mashudi SR dalam keterangan tertulisnya kepada Serambi, Minggu (8/10).

Permintaan DPRA agar KIP menunda pelaksanaan tahapan pemilu disampaikan melalui surat yang ditandatangani Ketua DPRA, Tgk Muharuddin. Surat tersebut juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tembusan, antara lain kepada Gubernur Aceh.

Dalam surat tersebut, DPRA meminta KPU/KIP agar tidak menjalankan UU Pemilu di Aceh, termasuk rekrutmen Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. Permintaan tersebut disampaikan karena lembaga DPRA sedang melakukan judicial review UU Pemilu di MK yang telah mencabut dua pasal dalam UUPA.

Mashudi menilai, alasan yang disampaikan DPRA itu bukan lah alasan yang kuat sehingga bisa mengintervensi atau meminta KPU dan KIP untuk tidak melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara.

“Tidak ada alasan yang cukup kuat bagi penyelenggara untuk memenuhi permintaan tersebut. Pasal 431, Pasal 432 dan Pasal 433 UU Pemilu sudah mengatur dalam kondisi apa, sebagian atau seluruh tahapan pemilu itu ditunda,” jelasnya.

Salah satu alasan bisa dilakukan penundaan adalah bencana alam ataupun keamanan di daerah. Namun kedua hal itu tidak terjadi di Aceh. Kondisi saat ini aman dan sangat kondusif.

“Situasi politik dan keamanan Aceh saat ini masih sangat stabil dan kondusif. Kecuali memang sengaja mau diciptakan kekisruhan, dan saya meyakini hal itu tidak mungkin dilakukan. Terlalu besar ongkos sosial yang harus ditanggung daerah dan masyarakat Aceh,” pungkas Mashudi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help