SerambiIndonesia/

DPRA Minta Gubernur Realisasikan Dana Hibah

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Gubernur Irwandi Yusuf segera merealisasikan dana hibah

DPRA Minta Gubernur Realisasikan Dana Hibah

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Gubernur Irwandi Yusuf segera merealisasikan dana hibah yang telah dimasukan kembali dalam RAPBA Perubahan 2017 sebesar Rp 949 miliar.

Dalam kaitan itu, seluruh fraksi di DPRA juga telah menyetujui usulan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk menaikkan belanja pembangunan dalam RAPBA Perubahan 2017 menjadi Rp 14,911 triliun dari sebelumnya Rp 14,733 triliun. Artinya, ada usulan kenaikan sebesar Rp 177,932 miliar.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin Senin (9/10) mengatakan, RAPBA perubahan 2017 itu, sudah disetujui seluruh farksi di DPRA. Tidak ada alasan lagi bagi Gubernur untuk tidak merealisasikan dana bantuan hibah dan bansos tersebut.

Dana bansos dan hibah itu, kata Muharuddin, telah disahkan DPRA. Kemendagri juga sudah mengevaluasi dalam APBA murni 2017. Dalam surat evaluasi mendagri terhadapa APBA murni 2017, tidak ada catatan mengenai penyediaan dana hibah dan bansos itu.

Ia menegaskan APBA Perubahan 2017 telah disahkan DPRA pada sidang Paripurna Senin (9/10). Setelah Mendagri mengevaluasinya, maka dana hibah dan bansos itu sudah bisa direalisasikan oleh masing-masing SKPA, sesuai peruntukannya. “Kalau pihak SKPA masih ragu, silahkan verifikasi ulang terhadap sasaran penerima dana hibah dan bansos, agar tidak salah salur dan salah dalam penggunaannya,” pungkasnya.

Senada dengan Muharuddin, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al Farlaki juga meminta Gubernur Aceh segera merealisasikan dana hibah dan bantuan sosial. “Kita setuju belanja pembangunan naik sebesar Rp 177,9 miliar, tapi anggaran dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 949 miliar setelah qanun APBA Perubahan 2017 disahkan, jangan lupa direalisasikan,” pinta Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaki, Senin (9/10) dalam pendapat akhir fraksinya, pada sidang paripurna DPRA dengan agenda pengesahan RAPBA Perubahan 2017, di Gedung Utama DPRA.

Menurut Iskandar Usman, masyarakat di 23 kabupaten/kota masih terus mempertanyakan realisasi dana hibah dan bantuan sosial. Program dana hibah itu antara lain untuk pembangunan masjid, meunasah, rumah dhuafa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Terkait ini, anggota DPRA, menurut Iskandar Usman, telah meneruskannya kepada masing-masing SKPA sesuai penggunaan dan tupoksi dari SKPA yang bersangkutan. “Misalnya dana hibah dan bansos untuk program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM, maka anggaran ditempatkan ke Dinas Koperasi dan UKM,” jelas Iskandar Usman.

Permintaan yang sama juga disampaikan, Ketua Fraksi Partai Demokrat, H T Ibrahim, Ketua Fraksi PAN, Asrizal H Asnawi, dan Ketua Fraksi Gerindra/PKS, Abdurrahman Ahmad.

Sidang paripurna kemarin juga menyetujui usulan tambahan belanja pembangunan naik dari Rp 14,733 miliar menjadi Rp 14,911 miliar. Eksekutif berasalan, dalam perjalanan tahun anggaran 2017, target pendapatan juga naik dari 14,291 triliun menjadi Rp 14,448 triliun.

“Usulan kenaikan belanja pembangunan yang diajukan Gubernur Aceh, tidak akan membuat neraca keuangan Pemerintah Aceh pada akhir tahun nanti defisit,” kata Iskandar Al Usman Al Farlaki.

Ia menjelaskan, pada tahun anggaran berjalan, menurut laporan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Provinsi ini kembali mendapat tambahan anggaran dari pusat. Di antaranya dari dana alokasi umum (DAU) Rp 130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp 18,5 miliar, pendapatan hibah Rp 38.9 miliar, dan pendapatan Aceh lainnya yang sah Rp 19,6 miliar.

“Karena dasar pendukung usulan tambahan belanja itu sangat kuat, tidak ada alasan bagi Banggar DPRA untuk menolak dan tidak mengesahkan RAPBA Perubahan 2017 yang disampaikan gubernur tersebut,” pungkas Iskandar. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help