SerambiIndonesia/

Mendagri Minta Maaf ke DPRA, Ini Persoalannya

Surat nomor 480/4627/SJ tersebut berisikan empat point penekanan dari Kemendagri terkait polemik UU Pemilu yang kini sedang digugat DPRA,

Mendagri Minta Maaf ke DPRA, Ini Persoalannya
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini ternyata menyurati pihak DPRA, surat itu dikirim 3 Oktober 2017 dan diterima DPRA, Jumat (6/10/2017). 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini ternyata menyurati pihak DPRA, surat itu dikirim 3 Oktober 2017 dan diterima DPRA, Jumat (6/10/2017).

Serambinews.com mengetahui surat tersebut dari Ketua Fraksi Partai Aceh (PA), Iskandar Usman Al-Farlaky yang menggelar konferensi pers, Selasa (10/10/2017) di gedung DPRA.

(Baca: Fraksi PA: Pemerintah Pusat Kembali Bohongi Aceh)

Selain Iskandar, konferensi pers itu turut dihadiri Ketua Fraksi Gerindra PKS, Abdurrahman Ahmad dan Ketua Fraksi PPP, Murdani Yusuf.

Dalam surat tersebut, ternyata Kemendagri minta maaf kepada pihak DPRA, terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam sidang judicial review Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi, 25 September lalu.

“Dalam hal penyampaian pernyataan Mendagri pada sidang di MK tanggal 25 September sebagai hal yang dianggap keliru. Kami menyampaikan permohonan maaf dan diharapak kepada Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dapat bersinergi dalam menjaga ketentraman stabilitas pemerintah yang kondusif,” bunyi surat tersebut.

(Baca: Ketua Fraksi PA Tuding Pusat Berniat Jahat untuk Aceh)

Surat nomor 480/4627/SJ tersebut berisikan empat point penekanan dari Kemendagri terkait polemik UU Pemilu yang kini sedang digugat DPRA, lantaran mencabut dua pasal dalam UUPA.

Point permintaan maaf tertulis pada point keempat, surat itu ditandatangani Plt Sekretaris jenderal, Drs Hadi Prabowo MM. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help