SerambiIndonesia/

KPU: Kita Jalan Terus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan terus menjalankan proses tahapan pemilu di Aceh

KPU: Kita Jalan Terus
IST
Ilham Saputra 

* Pelaksanaan Tahapan Pemilu di Aceh
* Tanggapi Permintaan Penundaan dari DPRA

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan terus menjalankan proses tahapan pemilu di Aceh, meskipun DPRA telah meminta agar tahapan pelaksanaan pemilu dihentikan hingga keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepastian tersebut diperoleh Serambi dari salah seorang Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, Selasa (10/10). “Prinsipnya, tahapan akan tetap berjalan sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2017. Verifikasi parpol dan parlok akan terus berjalan,” kata Ilham melalui WhatsApp.

Sebagaimana diketahui, DPRA sebelumnya menyurati KIP Aceh meminta agar menunda pelaksanaan tahapan pemilu. Surat yang ditandatangani Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, itu juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan tembusan, antara lain kepada Gubernur Aceh.

Dalam surat tersebut, DPRA meminta KPU/KIP agar tidak menjalankan UU Pemilu di Aceh, termasuk rekrutmen Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. Permintaan tersebut disampaikan karena lembaga DPRA sedang melakukan judicial review UU Pemilu di MK yang telah mencabut dua pasal dalam UUPA.

Terkait hal itu, Ilham menjelaskan, untuk menjalankan UU Pemilu di Aceh, KIP tidak harus menunggu putusan MK terkait gugatan atau judicial review yang sedang berlangsung.

“Gugatan beberapa partai di UU 7 Tahun 2017 tentang keberatan bahwa parpol peserta 2014 tidak diverifikasi, juga tidak menghentikan tahapan. Tidak harus menunggu putusan MK, kita akan jalan terus,” tulis mantan Wakil Ketua KIP Aceh ini.

KPU ucapnya, siap menerima apapun keputusan MK, termasuk apabila nanti MK mengabulkan gugatan DPRA.

“Jika nanti MK memutuskan berbeda dengan UU Pemilu atau mengabulkan permohonan DPRA, maka KPU akan menerimanya dan menyesuaikan PKPU dengan putusan MK terkait gugatan DPRA itu, tapi tidak tidak untuk memberhentikan sementara tahapan pemilu,” pungkas Ilham lagi.

Terpisah , pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada meminta KIP Aceh agar tidak mudah dipengaruhi oleh intervensi yang dilakukan lembaga lain di luar kelembagaan penyelenggara pemilu. KIP harus tegas dan tidak takut dalam menjalankan ketentuan UU Pemilu.

“Intervensi kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat lokal hanya bisa dilakukan oleh KPU RI, bukan parlemen lokal yang notabene tidak memiliki garis struktural secara langsung. KIP jangan mau diintervensi oleh DPRA,” pungkas Aryos kepada Serambi, Selasa (10/10).

Aryos juga menyesalnya pernyataan Robby Syaputra salah satu Komisioner KIP Aceh yang mengatakan tidak mempersoalkan DPRA yang meminta pelaksanaan UU Pemilu ditunda. Menurut Aryos, hal tersebut dapat berimbas pada sentimen negatif publik terhadap independensi KIP sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh.

“Sebagai masyarakat sipil, kita menyesalkan pernyataan salah satu komisioner KIP Aceh yang pada intinya sepandangan dengan parlemen lokal untuk meminta pelaksanaan UU Pemilu ditunda sementara,” kata Aryos.(dan)

Tags
KPU
DPRA
KIP
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help