SerambiIndonesia/

Salam

Mencari Pejabat yang tidak Congok

Selama tiga bulan awal menduduki jabatan gubernur, ternyata Irwandi Yusuf betul-betul mengamati kinerja

Mencari Pejabat yang tidak Congok
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya yang dijabat HM Jamin Idham SE dan Chalidin Oesman SE dalam sidang paripurna istimewa di Gedung DPRK, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Senin (9/10) siang. 

Selama tiga bulan awal menduduki jabatan gubernur, ternyata Irwandi Yusuf betul-betul mengamati kinerja para aparatur birokrasi dalam Pemerintahan Aceh. Hasilnya, persis seperti diamati banyak kalangan selama ini. Yakni, tidak semua pimpinan SKPA dan aparatur sipil negara (ASN) yang mendampingi Gubernur Irwandi Yusuf berkinerja baik. Malah ada yang sama sekali tak bisa bekerja. Nah, kepala SKPA yang termasuk kategori inilah yang akan diganti tiga bulan mendatang. “Saya tegaskan, pergantian itu setelah masa jabatan saya sebagai Gubernur Aceh mencapai enam bulan sejak dilantik.”

Bagi Irwandi, keputusan untuk mengganti personil kabinet Pemerintah Aceh memang harus dilakukan. Sebab, kenyataannya, selama ini ia lihat kinerja aparatur negara di jajaran Pemerintahan Aceh benar-benar buruk. Ada yang sama sekali tak bisa bekerja. Parahnya lagi, tak ada tanda-tanda pula untuk memperbaiki diri.

Dalam memperbaiki kinerja kabinetnya, Irwandi tidak akan pukul rata. Ia akan bersikap “tebang pilih”. Pejabat yang memiliki prestasi dalam bekerja, kemungkinan besar akan dipertahankan. Begitupun, pejabat tersebut tetap harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam waktu dekat. Baginya, fit and proper test itu sebuah keharusan dalam menyeleksi calon pejabat eselon II yang akan mengisi kabinet Pemerintahan Irwandi-Nova, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dari gelagat Irwandi selama ini, kita sudah tahu siapa-siapa pejabat yang akan masuk dalam personalia kabinetnya. Pertama, birokrat itu memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian. Kedua, --ini yang paling penting-- adalah pejabat yang tidak congok.

Itulah di antara persyaratan penting yang akan menjadi pertimbangan Irwandi dalam memilih pejabatnya nanti. Istilah tidak congok itu diterjemahkan Irwandi selama ini sebagai “pemerintah tanpa fee”.

Untuk mewujudkan pemerintahan tanpa fee itu, Irwandi juga mengampanyekannya di setiap melantik bupati dan walikot belakangan ini. Termasuk ketika ia melantik HM Jamin Idham dan Chalidin Oesman selaku Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya periode 2017-2022. “Pemerintahan Jamin-Chalidin nantinya harus mampu mewujudkan pemerintahan hana fee (tanpa fee), pemerintahan yang bersih. Harus memihak kepada masyarakat miskin yang perlu dibantu. Satu lagi, jangan mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.”

Tidak mementingkan kelompok dan pribadi bukan hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam memilih pejabat-pejabat yang akan duduk dalam kabinet. Jika sampai yang duduk dalam kabinet kota, kabupaten, maupun provinsi berlatarbelakang KKN, maka hasilnya juga tidak akan lebih baik dari yang ada sekarang. Pejabat-pejabatnya akan tetap minta-minta fee dari setiap proyek.

Makanya, kita berharap uji kepatutan dan kelayakan para calon pejabat nanti jangan sekadar formalitas karena tuntutan undang-undang. Akan tetapi, benar-benar untuk memilih pejabat terbaik, sekurang-kurangnya pejabat yang mau bekerja dan tidak congok!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help