SerambiIndonesia/

Mendagri Minta Maaf ke DPRA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan permohonan maaf ke DPRA terkait apa yang disampaikannya

Mendagri Minta Maaf ke DPRA
Iskandar Usman Al-Farlaky 

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan permohonan maaf ke DPRA terkait apa yang disampaikannya pada sidang judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 September 2017.

Waktu itu Mendagri mengaku sudah berkonsultasi dengan Aceh terkait pencabutan dua pasal UUPA yang akhirnya memicu reaksi pro kontra berbagai kalangan.

Informasi tentang adanya permohonan maaf Mendagri terungkap pada konferensi pers yang digelar di media center gedung utama DPRA, Selasa (10/10). Konferensi pers itu dihadiri Ketua Fraksi Gerindra/PKS Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi PPP Murdani Yusuf, dan Ketua FRaksi PA Iskandar Usman Al-Farlaky yang bertindak sebagai juru bicara.

Melalui konferensi pers lintas fraksi itu diungkapkan bahwa Mendagri mengirim surat Nomor 480/4627/SJ tertanggal 3 Oktober 2017 kepada Ketua DPRA dan diterima oleh pihak DPRA pada 6 Oktober 2017.

Surat tersebut ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Drs Hadi Prabowo MM dan ditembuskan kepada beberapa pihak, salah satunya Presiden RI.

Surat Mendagri berisi empat poin penting seputar gugatan UU Pemilu oleh DPRA di MK. Mengenai permintaan maaf tercantum pada poin keempat.

“Pernyataan Mendagri di sidang MK pada 25 September 2017 sebagai hal yang dianggap keliru, kami menyampaikan permohonan maaf,” demikian bunyi surat Mendagri yang dibacakan Iskandar Usman.

Iskandar mengatakan, alasan yang dikemukakan Mendagri pada point 1, 2, dan 3 suratnya nyaris sama dengan keterangan Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI, Lukman Edy saat memberi keterangan di MK beberapa waktu lalu. “Ini hanya argumen untuk justifikasi pembenaran terkait keberadaan lembaga KPU atau KIP serta Bawaslu di Aceh, bahwa untuk menghilangkan dualisme lembaga kemudian menyamakan UU Pemilu agar lebih efektif,” kata Iskandar.

Menurut pihak DPRA, permohonan maaf yang disebut dalam poin keempat surat itu, secara implisit berkaitan dengan pengakuan Mendagri yang menyebutkan telah melakukan konsultasi dengan Aceh terkait pencabutan dua pasal UUPA.

“Artinya pengakuan Mendagri telah beskonsultasi dengan Aceh itu tidak mampu dibuktikan risalah dokumennya. Permohonan maaf ini juga membuktikan proses konsultasi dan pertimbangan itu sebenarnya tidak mereka tempuh sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan,” sebut Iskandar.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help