SerambiIndonesia/

DPRA Tetap Ngotot

DPRA tetap ngotot meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghentikan tahapan pemilu di Aceh

DPRA Tetap Ngotot
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Iskandar Usman Alfarlaky 

* Minta KIP Stop Tahapan Pemilu
* Tanggapi Jawaban KPU RI

BANDA ACEH - DPRA tetap ngotot meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menghentikan tahapan pemilu di Aceh sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Lintas Fraksi di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menanggapi jawaban Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, yang menyatakan akan tetap menjalankan proses tahapan pemilu di Aceh.

“Kita tetap keukeuh meminta KIP Aceh agar tidak menjalankan proses tahapan pemilu sampai adanya putusan MK. Karena ketika sebuah undang-undang sedang diperkarakan di MK, maka aturan tersebut tidak bisa digunakan dan yang berlaku adalah undang-undang lama, yaitu UUPA,” kata Iskandar kepada Serambi, Rabu (11/10).

DPRA sebelumnya menyurati KIP Aceh meminta agar menunda pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Surat yang ditandatangani Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, itu juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan tembusan, antara lain kepada Gubernur Aceh.

Iskandar yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh ini menyatakan, UU Pemilu tidak boleh meng-KPU-kan KIP di Aceh karena filosofi dibentuknya lembaga tersebut bukanlah seperti KPU. Dengan demikian, kewenangan KIP dengan KPU tidak boleh disamakan. “Karena KIP dengan sejarahnya sendiri dan KPU dengan sejarahnya pula,” ujarnya.

Politisi PA ini menyatakan bahwa DPRA secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk meminta KIP Aceh menghentikan proses tahapan pemilu ketika aturan yang digunakan sedang disengketakan di MK. Seharusnya, KPU juga melakukan hal yang sama, karena pemberlakuan aturan di Aceh berbeda dengan daerah lain.

“Ketika UU Pemilu dalam proses beracara di MK, maka KPU dan KIP harus menghentikan tahapan pemilu sebelum timbul hal-hal yang jauh menyimpang ke depan. Kalau putusan MK menganulir pasal yang menghapus pasal UUPA, maka apa yang dilakukan KPU dan KIP batal demi hukum, makanya kita surati KPU dan KIP,” ucap Iskandar.

Dia berpendapat, dalam perspektif hakikat hukum, UUPA dipandang sebagai instrumen penguatan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ketika UU Pemilu melemahkan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh, maka pilihan hukumnya (lex fori) tetap berpegang pada UUPA.

KIP Aceh dinilai tidak lagi berwenang melaksanakan verifikasi partai politik karena kewenangannya telah dicabut oleh Pasal 562 dan 563 UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu yang baru meberikan kewenangan kepada komisioner KIP yang baru.

“KIP Aceh tidak berhak lagi melaksanakan tugas dan kewenangannya sebelum dipilih komisioner KIP yang baru sesuai dengan ketentuan UU Pemilu yang berlaku,” kata Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Maulana kepada Serambi, Rabu (11/10).

Seharusnya, tambah dia, komisioner KIP mempersoalkan hal ini dengan sama-sama menggugat ke MK. Sebab, dengan tidak ikut menggugat, berarti komisioner KIP dengan sendirinya telah melanggar pakta integritas yang dibuat sendiri.

“Harusnya DPRA juga mengambil tindakan untuk melaporkan KIP Aceh kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas ketidakpatuhan KIP atas pakta integritasnya sendiri, karena ini wilayahnya etika,” pungkas Reza.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help