SerambiIndonesia/

Komisi I dan KIP Bahas Pendaftaran Parpol

Komisi I DPRA, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Komisi I dan KIP Bahas Pendaftaran Parpol
RIDWAN HADI

BANDA ACEH - Komisi I DPRA, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Kesbangpol, Kepala Biro Tata Pemerintahan Aceh, dan Kepala Biro Hukum, Rabu (11/10), melaksanakan rapat tentang pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

“Rapat dilaksanakan untuk menyatukan pemahaman antara DPRA sebagai pengawas, KIP dan Panwas sebagai penyelenggara dan pengawas, dan Kanwil Kemenkumham sebagai pihak yang menerbitkan badan hukum parpol dan unsur Pemerintah Aceh,” kata Ketua Komisi I DPRA, Ermiadi Abdul Rahman, kepada wartawan usai rapat di ruang rapat Bamus DPRA, Rabu (11/10).

Sebagai komisi yang membidangi masalah politik, hukum dan pemerintahan, Ermiadi, mengatakan, pihaknya perlu mengetahui sejauh mana sudah pelaksanaan tahapan pemilu dilaksanakan lembaga terkait, baik pendaftaran parpol baru di Kanwil Hukum dan HAM dan pendaftaran parpol peserta pemilu di KIP Aceh.

“Misalnya di Kanwil Kemenkumham. Menurut aturan, pendaftaran harus dimulai 2 tahun, 6 bulan, sebelum pemilu dilaksanakan. Apakah ada partai lokal baru yang mendaftar ke Kanwil Kemenkumham Aceh?” tanyanya.

Demikian juga dengan partai yang pernah ikut pemilu tahun 2014, tetapi belum berhasil meraih kursi minimal sebesar 5 persen di DPRA. Nah, apakah hanya dengan mengganti nama, lambang, dan AD/ART, partai tersebut bisa mendaftarkan kembali ke Kanwil Kemenkumham dan bisa ikut menjadi peserta Pemilu 2019?

“Hal-hal ini perlu menjadi perhatian agar dikemudian hari tidak muncul gugatan hukum, sehingga pelaksanaan tahapan pemilu di Aceh berjalan lancar,” ucapnya.

Ermiadi menegaskan, pedoman pemilu di Aceh adalah UUPA dan Qanun Pemilu. Kecuali ada hal-hal yang belum diatur dalam UUPA dan qanun pemilu, baru kemudian menggunakan aturan KIP/KPU dan UU pemilu.

Ia juga menyampaikan bahwa gugatan yang dilakukan DPRA terhadap UU Pemilu tak ada kaitan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran partai sebagai calon peserta pemilu ke KIP Aceh. “Partai politik yang mau ikut pemilu silakan saja mendaftar, itu haknya,” ujar Ermiadi.

Sementara Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa pengurus partai yang datang ke KIP Aceh untuk melakukan konsultasi pendaftaran partai. Di antaranya, Perindo dan PSI.

Ia juga menjelaskan hal-hal yang sebelumnya dipertanyakan Anggota Komisi I. Terkait partai yang belum berhasil meraih kursi minimal 5 persen di DPRA, ditegaskannya bahwa partai tersebut tidak boleh ikut lagi dalam pemilu berikutnya, dalam satu priodik. Untuk bisa ikut, partai tersebut harus mengubah nama, lambang, dan AD/ART, dan mendaftar ke Kemekumham.

“Jika sudah mendaftar ke Kemenkumham, kita tidak bisa menolaknya, karena karena partai itu sudah punya badan hukum parpol,” ujar Ridwan Hadi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help