SerambiIndonesia/

Pemkab Aceh Besar Diminta Pertahankan WTP

Pemerintah Aceh Besar saat ini diminta untuk terus berupaya mempertahankan status pengelolaan

Pemkab Aceh Besar Diminta Pertahankan WTP
Istimewa/ Serambi Indonesia
BUPATI Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, menerima penghargaan opini WTP dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, 

KOTA JANTHO - Pemerintah Aceh Besar saat ini diminta untuk terus berupaya mempertahankan status pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) di tahun mendatang. Sebelumnya, Pemkab Aceh Besar telah meraih predikat WTP selama lima kali berturut-turut.

Hal itu terungkap dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Aceh (PA) dalam Rapat Paripurna Ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2017-2018, dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Besar, terhadap Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2017, Kamis (12/10). “Kami berharap agar prestasi tersebut bisa terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Aceh Zulkiram.

Seperti diketahui, salah satu indikator yang dapat mendorong pemerintah daerah memperoleh opini WTP dari BPK RI adalah pembahasan dan pengesahan APBK tepat waktu.

Jika merujuk pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, pada Oktober 2017 ini proses pembahasan anggaran 2018 seharusnya sudah pada tahap penyerahan Rancangan Qanun APBK 2018.

Secara umum, semua fraksi di DPRK Aceh Besar berharap agar pihak eksekutif segera melakukan penyampaian nota keuangan rancangan KUA-PPAS 2018. Dengan harapan dapat segera dibahas, sehingga diharapkan Qanun APBK 2018 bisa disahkan pada November.

Kondisi seperti itu telah berjalan pada tahun tahun sebelumnya. Pemerintah baru Aceh Besar di bawah kendali Ir Mawardi Ali (bupati) dan Tgk Husaini A Wahab (Wabup) diharap juga melakukan terobosan senada dalam hal disiplin anggaran.

Rapat Paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRK Aceh Besar Ansari Muhammad S.Pt, dihadiri Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman SE dan Wakil Ketua II DPRK Aceh Besar Zulfikar, SH. Sementara dari jajaran eksekutif tampak hadir, Sekda Aceh Besar Drs Iskandar Msi mewakili Bupati. Ikut hadir, unsur Forkopimda, Para Kepala SKPD dan Para Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Rapat Paripurna yang hanya berisi penyampaian pemandangan umum fraksi itu terhitung berlangsung singkat, yaitu antara pukul 11.22 WIB hingga pukul 12.17 WIB, atau tak sampai satu jam.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Aceh disampaikan oleh Zulkiram Hs Basri (Anggota Fraksi), Fraksi Partai Golongan Karya disampaikan oleh Zainal Abidin (Sekretaris Fraksi), Fraksi Nasdem disampaikan Oleh Syafrizal, SE (Ketua Fraksi), sementara Fraksi PAN, PKS dan PBB disampaikan oleh Mahdi Basyah (Anggota Fraksi) serta Fraksi PDA-PNA disampaikan oleh Nasruddin M. Daud (Sekretaris Fraksi).

Hari ini, Jumat (13/10), akan dilanjutkan dengan jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum fraksi DPRK terhadap Rancangan Qanun perubahan APBK Aceh Besar tahun 2017.(nur)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help