SerambiIndonesia/

Petugas Dishub Sita Plang ‘Dilarang Parkir’

Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh, melalui Bidang Perparkiran menyita belasan

Petugas Dishub Sita Plang ‘Dilarang Parkir’
Petugas Dishub Kota Banda Aceh menunjukan plang 'Dilarang Parkir' serta 'Parkir Khusus Tamu' yang disita petugas dalam penertiban yang dilaksanakan Kamis (12/10) 

BANDA ACEH - Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh, melalui Bidang Perparkiran menyita belasan plang ‘dilarang parkir’ serta plang bertuliskan ‘parkir khusus pelanggan’ yang ditaruh para pemilik toko di depan tempat usahanya di sejumlah ruas jalan utama dalam Kota Banda Aceh, Kamis (12/10) pagi.

Prilaku ‘perampasan dan penguasaan’ hak-hak publik yang dilakukan para pemilik usaha itu telah melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku, sesuai Peraturan Wali (Perwal) Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh.

Kadishub Kota Banda Aceh, Drs Muzakir Tulot MSi, mengatakan penyitaan plang ‘dilarang parkir’ dan ‘parkir khusus pelanggan’ di sejumlah ruas jalan utama di Kota Banda Aceh itu, setelah petugas mengimbau dan memberi peringatan para pemilik usaha untuk memindahkan plang ‘larangan parkir’ dan sejenisnya di depan tokonya Kamis (5/10) lalu.

Namun, peringatan itu sebagian besar tak digubris pemilik usaha, sehingga pagi kemarin petugas dishub melakukan penertiban diikuti penyitaan. “Para pemilik usaha seharusnya paham bahwa plang-plang `larangan parkir’ dan plang bertuliskan `parkir khusus pelanggan’ yang ditaruh di depan tempat usahanya itu, menyalahi aturan. Hal itu jelas disebutkan di Perwal Kota Banda Aceh, Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh, disebutkan jelas, kalau hal tersebut menyalahi aturan,” kata Muzakir Tulot yang ditanyai Serambi, Kamis (12/10).

Dijelaskan, pada Perwal Kota Banda Aceh itu terdapat di Pasal 19 ayat 1, bahwa teras depan bagian bawah bangunan pertokoan dapat berada pada bagian Garis Sempadan Bangunan (GSB) dengan jarak maksimal 2 meter atau menyesuaikan dengan teras samping bangunan yang telah ada. Lalu, di Pasal 20 Ayat 1 dijelaskan area GSB tidak dibenarkan pemanfaatan fungsi apapun, kecuali fasilitas bagi pejalan kaki dan perparkiran serta di Ayat 3, bagian depan bangunan yang berada dalam area GSB tidak dibenarkan dilakukan penambahan luas bangunan dalam bentuk apapun.

Kabid Perparkiran, Bukhari Sufi SSos MSi menjelaskan, plang-plang ‘larangan parkir’ yang sengaja dibuat dan ditempatkan oleh para pemilik usaha, disita dari Jalan Mr Muhammad Hasan, Jalan T Umar, Jalan STA Johansyah, Jalan T Nyak Arief, Jalan T Nyak Makam serta sejumlah jalan lainnya. “Kami akan terus melaksanakan penertiban, sampai kasadaran itu muncul,” tambah Bukhari.

Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh, Muzakir Tulot, menegaskan pihaknya juga berencana menertibkan juru parkir (jukir) liar yang menjamur di Kota Banda Aceh dengan meminta bantuan aparat keamanan dan instansi terkait. Ia pun meminta masyarakat agar lebih jeli dan cermat mengidentifikasi mana jukir liar dan jukir resmi. “Juru parkir resmi itu ada ID Card atau tanda pengenal sebagai juru parkir yang dikeluarkan Dishub Kota Banda Aceh. Namun, sebaliknya juru parkir liar itu tidak memiliki ID Card. Kalau untuk rompi biru yang dikenakan, tidak sepenuhnya bisa jadi rujukan. Karena bisa saja rompi itu dibeli atau dibuat sendiri. Untuk mudah mengetahui juru parker itu resmi atau liar itulah dari ID Card-nya,” kata Muzakir.

Ia menjelaskan menjamurnya jukir liar, berdampak ‘kebocoran’ pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Karena, itu imbaunya, pihaknya akan segera menertibkan dan berharap kerja sama serta pengertian dari semua elemen. “Kami juga minta para juru parkir liar untuk menghentikan mengutip retribusi, sebelum diambil tindakan,” demikian Muzakir Tulot.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help