SerambiIndonesia/

Sumut tak Bisa Lagi Pasok Obat ke Aceh

Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang di Sumatera Utara (Sumut) kini tak bisa lagi memasok obat ke seluruh

Sumut tak Bisa Lagi Pasok Obat ke Aceh
Wagub Nova Iriansyah didampingi Kadinkes Aceh, dr Hanif dan Direktur RSUZA, Fahcrul Jamal dan pejabat RSUZA berdialog dengan seorang pasien. 

BANDA ACEH - Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang di Sumatera Utara (Sumut) kini tak bisa lagi memasok obat ke seluruh Aceh, kecuali mereka membuka kantor cabang di daerah ini. Hal itu menyusul penerbitan surat Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Aceh, dr Hanif tentang penolakan surat penugasan/penunjukan penyaluran obat di seluruh daerah Aceh oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang di Sumut tertanggal 20 September 2017.

Surat itu ditujukan ke Kadiskes kabupaten/kota di Aceh dan Direktur RSU se-Aceh. Hanif menyampaikan hal ini ketika menjawab Serambi, Kamis (12/10). “Surat yang saya terbitkan itu merupakan tindak lanjut isi Pasal 19 Permenkes 30 tahun 2017 tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang diterbitkan Menteri Kesehatan (Menkes) tertanggal 29 Mei 2017,” kata Hanif.

Hanif mengatakan PBF Cabang di Sumut hanya dibolehkan mendistribusikan obatnya ke daerah perbatasan di Aceh berdasarkan surat penunjukan/penugasan dari PBF, seperti untuk Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, dan Simeulue, kecuali pengadaan obat dengan prosedur E-phurchasing berdasarkan E-catalog pada portal pengadaan nasional, itu baru boleh dipasok ke seluruh Aceh.

“Surat yang kami kirimkan ke Kadiskes kabupaten/kota di Aceh dan Direktur Rumah Sakit se-Aceh sebagai pemberitahuan kepada instansi bersangkutan untuk pengawasan dan tindak lanjut dari isi Permenkes Nomor 30 tahun 2017,” jelas Kadiskes Aceh.

Lebih lanjut, Kadiskes Aceh menerangkan dalam Pasal 19 Permenkes Nomor 30 tahun 2017 Ayat (1) ditegaskan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat dan atau bahan obat di daerah provinsi sesuai dengan surat pengakuannya. Kemudian, pada Ayat (2) dikecualikan untuk daerah lain yang terdekat dengan provinsinya untuk dan atas nama PBF Pusat dibuktikan dengan surat penugasan/penunjukan.

“Pada Ayat (3) dijelaskan, setiap surat penugasan/penunjukan sebagaimana pada Ayat (2) berlaku hanya untuk satu daerah provinsi terdekat yang dituju dengan jangka waktu selama satu bulan,” jelas Hanif.

Hanif mengakui banyak PBF dan rumah sakit serta apotek terkejut dengan isi Permenkes Nomor 30 tahun 2017 tersebut. Namun, tujuan dari Permenkes ini, kata Hanif salah satunya untuk membantu pengusaha lokal di bidang bisnis penyaluran obat. Selain itu, agar PBF dari luar membuka Kantor Cabang di daerah yang mereka pasok obat, termasuk di Aceh.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUZA Banda Aceh, dr Fachrul Jamal mengatakan untuk sementara kebijakan tersebut belum berdampak baik atau buruk di rumah sakit dipimpinnya. Pasalnya, kata Fachrul, stok obat di rumah sakit tersebut masih cukup.

Sedangkan pedagang obat di Banda Aceh, Nazar, mengatakan kebijakan tersebut tetap akan berdampak negatif terhadap distribusi beberapa jenis obat yang PBF-nya belum buka Kantor Cabang di Aceh, misalnya untuk jenis obat penenang, seperti omodium, cata plan, obat gosok konterpen dan lainnya.

“PBF obat itu belum buka kantor cabang di Aceh, hanya ada perwakilan saja. Kalau distributor obat tersebut dilarang menjual obatnya ke Banda Aceh dan sekitarnya, obat itu tetap ada di Banda Aceh, tetapi harganya akan lebih tinggi karena dibeli dari pihak ketiga. PBF dari Sumut dan provinsi lainnya, kalau diminta buka kantor cabang di Aceh, mereka akan mempertimbangkan lagi pendapatan dengan pengeluaran,” ujarnya. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help