Anak Berkebutuhan Khusus Sulit Akses Pendidikan, Begini Dilakukan Pemkab Pidie Jaya

Maka program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus patut mendapat ruang peningkatan dan tempat tersendiri.

Anak Berkebutuhan Khusus Sulit Akses Pendidikan, Begini Dilakukan Pemkab Pidie Jaya
PEMIMPIN Umum Harian Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar bersama Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Abbas, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din, dan Redaktur Pelaksana, Yarmen Dinamika meninjau gedung baru SDN Langien, Pidie Jaya, yang dibangun menggunakan sumbangan pembaca Serambi Indonesia, Tribun Group, dan pendengar Radio Sonora Jakarta, seusai diresmikan Rabu (27/9). 

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM,MEUREUDU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (Pijay) melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk melakukan peningkatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Bupati Pijay, H Aiyub Abbas kepada Serambinews.com, Sabtu (14/10/2017) mengatakan, sebagai upaya menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar.

Maka program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus patut mendapat ruang peningkatan dan tempat tersendiri.

Baca: Kabar Gembira Bagi Bidan PTT dan Penyuluh THL di Pidie Jaya, Ada Apa?

"Kami memandang program peningkatkan pelayanan dan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki sekolah reguler (SD) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum mengenyam pendidikan sama sekali, katanya

Hal ini karena tidak diterima di SD terdekat atau akibat lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya sehingga perlu dilakukan peningkatan dan kajian secara menyeluruh

Menurut Aiyub Abbas, pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini.

Baca: Masjid Bantuan Gempa Pidie Jaya Ini Dibongkar, Menteri Pun Batal Meresmikannya

Karenanya untuk menyahuti permasalahan ini pihak Disdik tidak mungkin membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) di tiap kecamatan atau gampong.

Sebab memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama.

"Saya mengharapkan kepada semua kepala sekolah agar sudi kiranya dapat melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah masing masing secara maksimal,"jelasnya.‎ (*)

Penulis: Idris Ismail
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved