Salam

Larangan Pasokan Obat jangan Rugikan Rakyat

Kebijakan melarang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang di Sumatera Utara (Sumut) untuk tidak memasok

Larangan Pasokan Obat jangan Rugikan Rakyat
dr Hanif 

Kebijakan melarang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang di Sumatera Utara (Sumut) untuk tidak memasok obat ke seluruh Aceh, kecuali mereka membuka kantor cabang di daerah ini, patut diapresiasi. Namun, kita berharap hal itu hendak tidak merugikan masyarakat, misalnya tingginya harga obat di pasaran.

Selama ini kita memahami bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi rakyatnya. Tetapi, apabila kontrol pemerintah tidak ketat terhadap suatu keputusan tertentu, justru akan menimbulkan persoalan baru.

Artinya, setiap ada kebijakan baru pasti ada yang diuntungkan, dan sebalik juga ada pihak-pihak dirugikan. Untuk itu, kita berharap masyarakat tidak dirugikan dalam kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan tersebut.

Seperti disiarkan harian ini kemarin, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Aceh, dr Hanif menerbitan surat edaran tentang penolakan penunjukan penyaluran obat di seluruh daerah Aceh oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang di Sumut, tertanggal 20 September 2017.

Hanif mengatakan, PBF Cabang di Sumut hanya dibolehkan mendistribusikan obatnya ke daerah perbatasan di Aceh berdasarkan surat penunjukan/penugasan dari PBF, seperti untuk Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, dan Simeulue, kecuali pengadaan obat dengan prosedur E-phurchasing berdasarkan E-catalog pada portal pengadaan nasional, itu baru boleh dipasok ke seluruh Aceh.

Kadiskes Aceh tersebut menerangkan bahwa dalam Pasal 19 Permenkes Nomor 30 tahun 2017 Ayat (1) ditegaskan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat dan atau bahan obat di daerah provinsi sesuai dengan surat pengakuannya. Kemudian, pada Ayat (2) dikecualikan untuk daerah lain yang terdekat dengan provinsinya untuk dan atas nama PBF Pusat dibuktikan dengan surat penugasan/penunjukan.

Hanif mengakui banyak PBF dan rumah sakit serta apotek terkejut dengan isi Permenkes Nomor 30 tahun 2017 tersebut. “Namun, tujuannya adalah untuk membantu pengusaha lokal di bidang bisnis penyaluran obat. Sehingga PBF dari luar membuka Kantor Cabang di daerah yang mereka pasok obat, termasuk di Aceh,” terang Hanif.

Direktur RSUZA Banda Aceh dr Fachrul Jamal mengatakan untuk sementara kebijakan tersebut belum berdampak baik atau buruk di rumah sakit yang dipimpinnya. Pasalnya, kata Fachrul, stok obat di rumah sakit tersebut masih cukup.

Seorang pedagang obat di Banda Aceh, Nazar mengatakan, kebijakan tersebut tetap akan berdampak negatif terhadap distribusi beberapa jenis obat yang PBF-nya belum buka Kantor Cabang di Aceh. Misalnya, untuk jenis obat penenang, seperti omodium, cata plan, obat gosok konterpen, dan lainnya.

Sekali lagi, bagi kita apa pun kebijakan yang dilakukan pemerintah hendaknya tidak merugikan rakyat, baik secara langsung mapun tidak. Pengawasan secara ketat harus dilakukan pemerintah, sehingga nantinya kebijakan dimaksud benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved