SerambiIndonesia/

Ratusan Sopir Demo Transportasi Online

Ratusan sopir angkutan dan awak becak yang tergabung dalam Koalisi Transportasi Aceh menggelar aksi demo

Ratusan Sopir Demo Transportasi Online
Ratusan abang becak, sopir labi-labi dan sopir taksi yang tergabung dalam Koalisi Transportasi Aceh, melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (16/10). Dalam aksi itu mereka menolak kehadiran transportasi berbasis online di Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA 

* Berlangsung di Kantor Gubernur

BANDA ACEH - Ratusan sopir angkutan dan awak becak yang tergabung dalam Koalisi Transportasi Aceh menggelar aksi demo, di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/10). Mereka menuntut agar Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menghentikan operasional transportasi online di Tanah Rencong.

Para peserta aksi itu terdiri atas sopir labi-labi, sopir L-300, sopir mobil rental, sopil taksi umum, taksi bandara, taksi pelabuhan, dan awak becak yang ada di Banda Aceh. Mereka datang dengan berkonvoi menggunakan mobil dan becak, hingga memenuhi halaman Kantor Gubernur. Di Kantor Gubernur, mereka melakukan orasi secara bergantian, hingga akhirnya mengirim perwakilan bertemu Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Zulkarnain dan Kepala Kesbangpol Aceh, Mahdi Efendi.

Ketua Koalisi Transportasi Aceh, Supriadi, didampingi Sekretaris Hasanuddin mengatakan, kehadiran transportasi online sejak beberapa bulan terakhir di Banda Aceh telah menimbulkan kontra di kalangan perusahaan asosiasi dan sopir konvensional. “Angkutan transportasi online tidak memenuhi ketentuan karena masih memakai plat hitam, yang seharusnya plat kuning,” tandasnya.

Ditambahkan, persaingan antara transportasi konvesional dengan transportasi online juga tidak sehat. Sebab, kata Supriadi, transportasi konvensi merusak tarif yang sudah diberlakukan transportasi konvensional selama ini. Mereka juga mengeluhkan, selama ini tarif transportasi konvensional diatur oleh pemerintah, sedangkan transportasi online diatur perusahaan.

Sehingga mereka meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk tidak memberi izin kepada Transportasi Berbasis Online (TBO) di Aceh. “Kami meminta gubernur melarang perusahaan transportasi online beroperasi di Aceh. Pak gubernur harus mempertimbangkan pengusaha transportasi serta awak becak yang sudah ada,” pungkas Supriadi.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Zulkarnain, usai menerima para sopir mengatakan, mereka sudah menerima surat dari para peserta aksi dan mendengarkan aspirasi para sopir dan awak becak yang menolak transportasi online. Surat dan aspirasi para pendemo akan segera disampaikan ke Gubernur Aceh.

Dikatakan, aksi itu juga berkaitan PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau taksi online. Meskipun aturan itu telah dicabut oleh Mahkamah Agung, namun masih berlaku hingga Oktober ini. Sehingga kedepan transportasi online juga akan diatur tarif atas dan tarif bawahnya, seperti angkutan umum lainnya.

Menurutnya, saat ini Kementerian Perhubungan RI sedang membuat regulasi terbaru. Sehingga pihaknya masih menunggu regulasi yang mengatur mengenai transportasi itu diterbitkan.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help