Azhari Cage: Ada Kepentingan Pribadi

Di tengah gencarnya upaya DPRA mempertahankan pasal-pasal UUPA yang dicabut melalui UU Pemilu

Azhari Cage: Ada Kepentingan Pribadi
IST
Azhari Cagee 

* Terkait Upaya Advokasi UUPA di MK
* Dalam Gugatan UU Pemilu

BANDA ACEH - Di tengah gencarnya upaya DPRA mempertahankan pasal-pasal UUPA yang dicabut melalui UU Pemilu, datang komentar mengejutkan dari Azhari Cagee, yang juga Anggota Fraksi Partai Aceh. Ia menilai, ada kepentingan politik pribadi dalam upaya tersebut.

“UUPA harus dipertahankan karena kekhususan, bukan karena kepentingan. Jangan pertahankan UUPA setengah-setengah untuk hal-hal tertentu saja, tapi harus dalam semua bidang yang mencakup semua persoalan Aceh,” kata Anggota Komisi I DPRA tersebut kepada Serambi, Rabu (18/10).

Komentar Azhari Cagee ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan oleh rekan-rekannya di DPRA. Sebagaimana diketahui, DPRA secara kelembagaan sedang melakukan gugatan uji materi atau judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah mencabut dua pasal dalam UUPA.

Azhari Cagee memang tidak menyebutkan kepada siapa komentarnya itu dialamatkan. Tetapi ia melihat, pihak-pihak yang saat ini sedang getol mempertahankan UUPA seperti menaruh kepentingan pribadi di belakangnya, karena baru kali ini UUPA dipertahankan sedemikian rupa.

“Seperti persoalan yang sekarang, itu kan tujuannya untuk rekrutmen KIP dan Panwaslih saja, kan itu kepentingan. Soal pencabutan itu sebenarnya dilakukan juga karena pihak kita datang ke Pansus RUU Pemilu, meminta Panwaslih agar dipermanenkan. Untuk mempermanenkan kan harus dicabut pasal 60 dalam UUPA,” tukasnya.

Padahal, jauh sebelumnya, ada beberapa pasal dalam UUPA yang juga dipermasalahkan oleh pihak lain, namun tidak begitu dihiraukan oleh DPRA dan pihak-pihak lainnya, baik secara pribadi ataupun lembaga. Seperti contoh hilangnya pasal yang mengatur calon independen pada Pilkada 2012, kemudian persoalan bolehnya mantan narapidana—yang mendekam lima tahun penjara--untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada lalu.

“Kemudian soal tidak digunakan UUPA sebagai penyelesaian sengketa Pilkada kemarin di MK. Nah ketika itu semua terjadi, mengapa tidak ada yang pertahankan? Kenapa DPRA atau pihak lainnya tidak melakukan gugatan? Ini yang saya maksud jangan pertahankan UUPA untuk kepentingan pribadi, tapi harus lebih dari itu,” tegas Azhari Cagee.

Jika memang UUPA dipandang sebagai kekhususan Aceh, maka seyogyanya UUPA dipertahankan dan diperjuangan secara menyeluruh, walaupun pasal-pasal itu tidak telalu menguntungkan Aceh, baik pemerintah, DPRA, atau masyarakat Aceh pada umumnya.

“Kita harus konsisten dong, pasal manapun yang dipersoalkan harus dipertahankan, bukan pada hal-hal tertentu saja,” sebut dia.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved