LSM: Lanjutkan Moratorium Tambang

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Peduli Sumber Daya Alam Aceh, Rabu (18/10), menggelar aksi di Bundaran

LSM: Lanjutkan Moratorium Tambang
SERAMBI / IDRIS ISMAIL
Alat berat jenis Beko melakukan aktivitas pengerukan galian C di Krueng Beuracan, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. SERAMBI / IDRIS ISMAIL 

BANDA ACEH - Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Peduli Sumber Daya Alam Aceh, Rabu (18/10), menggelar aksi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. Mereka menuntut Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, untuk melanjutkan moratorium tambang dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Aceh.

Desakan itu disampaikan kalangan LSM tersebut mengingat Intsruksi Gubernur (Ingub) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara yang diteken gubernur periode lalu, Zaini Abdullah pada 25 Oktober 2016 akan berakhir pada 25 Oktober mendatang.

Dalam aksi kemarin, aktivis turut membentangi spanduk dan karton yang antara lain bertuliskan ‘Selamatkan hutan dan lahan Aceh untuk masa depan anak cucu kita.’ Secara bergantian, mereka juga menyampaikan tuntutannya. Aksi yang dikawal polisi tersebut sempat menjadi perhatian pengguna jalan.

Koordinator Lapangan, Tajul Ula mengatakan, moratorium tambang sangat penting dilanjutkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf agar lahan dan hutan Aceh dapat diselamatkan. “Selama pelaksanaan Ingub Nomor 9 Tahun 2016, pengawasan terhadap perusahaan tambang yang tak mematuhi aturan terus berjalan dengan baik,” katanya.

Selama menjabat Gubernur Aceh, tambah Tajul Ula, Zaini Abdullah dua kali mengeluarkan Ingub yaitu Ingub Nomor 11/INSTR/2014 yang diteken pada 30 Oktober 2014 dan berakhir 30 Oktober 2016 serta Ingub Nomor 9 Tahun 2016 yang diteken 25 Oktober 2016 dan berakhir 25 Oktober 2017.

Koordinator Lapangan, Tajul Ula juga mengatakan, dengan dikeluarkannya Ingub tersebut, Aceh menjadi role model tingkat nasional dalam penerapan tata kelola pertambangan karena mampu mengurangi jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini tersebar di kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.

“Aceh adalah wilayah rawan bencana, sehingga perlu menata kembali praktek tambang secara komprehensif. Salah satu cara yang tepat adalah melanjutkan moratorium izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara,” pungkas Tajul Ula.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved