SerambiIndonesia/

Salam

Pro dan Kontra Densus Tipikor

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait usulan Polri membentuk

Pro dan Kontra Densus Tipikor
PERSDA NETWORK/BINA HARNANSA
Ilustrasi Densus 88 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait usulan Polri membentuk datasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor). Pemerintah akan membahas usulan itu dalam rapat terbatas yang ia pimpin pada pekan depan.

Terkait dengan rencana itu, pemerintah memang belum satu suara. Wapres Jusuf Kalla menilai, tidak perlu membentuk Densus Tipikor. Saat ini cukup memaksimalkan kerja KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Rencana pembentukan Densus Tipikor Polri kembali didengungkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017). Pembentukan itu sebagai upaya Polri meningkatkan perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang tak kunjung surut meskipun KPK sudah dibentuk sejak 2002 melalui UU No 30 Tahun 2002.

Menurut Polri, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri selama ini mandeg karena kekurangan personil dan anggaran. Untuk membentuk Densus Tipikor, Polri membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun. Anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun. Rencananya, Densus Tipikor akan dipimpin seorang bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor kewilayahan.

Selain Wapres Jusuf Kalla, kalangan yang tak setuju pada rencana itu mengatakan, argumen yang dikemukanan Polri tidak mendasar. Sebab, tugas dan wewenang kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan sama terhadap semua tindak pidana. Itu merupakan satu kesatuan struktur sesuai dengan hirarki sebagai peran alat negara, kecuali pembentukannya diperintahkan UU yang mengatur khusus untuk itu.

Dan khusus pemberantasan tipikor, UU sudah menunjuk KPK sebagai lembaga pelaksana khusus dalam pemberantasan tipikor sesuai amanat Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui UU No 20 Tahun 2001.

Dukungan kuat untuk terbentuknya Densus Tipikor antara lain datang dari DPR-RI. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, misalnya secara tegas mengatakan, kehadiran Densus Tipikor sudah disetujui oleh pemangku kepentingan penegak hukum. Seperti KPK, Jaksa Agung, serta Menteri Hukum dan HAM setuju adanya Densus Tipikor. “Bahkan seluruh anggota Komisi III DPR RI mendukung sebagai respon atas perilaku tindak pidana korupsi yang semakin masif. Kami harap Pak Tito tidak patah semangat. Ada peribahasa, biarkan anjing menggonggong, khafilah terus berlalu,” kata Bambang.

Tolak tarik soal rencana itu jelas kepentingan politik semata. Terutama karena adanya faktor “ketidaksukaan” kalangan tertentu kepada KPK yang belakangan banyak “menyergap” elit-elit politik sebagai tersangka koruptor.

Kita masyarakat awam tidak punya kepentingan seperti itu. Dan, karenanya, terbentuk atau tidak Densus Tipikor bukan masalah, yang penting korupsi di negeri ini harus terus dienyahkan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help