SerambiIndonesia/

Salam

Pemerintah Harus Aktif Atasi Amukan Gajah

Puluhan ekor gajah kembali mengubrak-abrik lahan pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Lhok Timon

Pemerintah Harus Aktif Atasi Amukan Gajah
KAWANAN gajah liar merusak tanaman padi di kawasan Gle Barat, perbatasan Kecamatan Mila dan Cot Seutui Keumala Dalam, Kecamatan Keumala, Pidie. 

Puluhan ekor gajah kembali mengubrak-abrik lahan pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Gangguan yang terjadi sejak Sabtu (21/10) lalu itu, hingga Minggu kemarin pun masih berlangsung. Sasaran utamanya adalah kebun sawit dan karet penduduk.

Dalam aksinya, selain menginjak-injak kebun sawit dan karet, kawanan gajah juga memakan pucuk muda tanaman produktif tersebut sehingga bisa berakibat mati. Hal ini tentu saja mengancam hancurnya sendi-sendi perekonomian masyarakat di kawasan itu, mengingat banyak warga Setia Bakti, Aceh Jaya yang menggantungkan kehidupannya pada perkebunan sawit dan karet.

Selain itu, sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin, banyak pula warga yang bukan pekebun sawit maupun karet kini khawatir pergi ke kebun dan sawahnya karena takut menjadi sasaran amuk gajah.

Dalam kondisi seperti ini kekhawatiran dan keluhan para petani harusnya direspons pemerintah dengan cara aktif mengatasinya. Langkah konkret yang bisa dilakukan adalah membelikan warga mercon yang cukup untuk mengusir puluhan ekor gajah tersebut.

Jika tak mempan dengan mercon, maka pemerintah melalui Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) seharusnya mendatangkan gajah penggiring yang bisa menggiring gajah-gajah liar itu untuk kembali ke hutan, menjauh dari perkebunan dan permukiman penduduk.

Setelah kawanan gajah itu pergi, maka tanggung jawab pemerintah berikutnya adalah mengganti bibit sawit dan karet yang telah dirusak satwa liar yang dilindungi itu. Pendeknya, negara harus hadir dan tak boleh berdiam diri dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam menghadapi konflik satwa-manusia seperti yang kini terjadi di kawasan Aceh Jaya. Jangan biarkan kondisi ini berlanjut, sebab bisa menghancurkan sumber ekonomi masyarakat.

Perlu pula dipikirkan oleh Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota bagaimana cara mengatasi gangguan gajah berjangka panjang dan komprehensif. Misalnya dengan membangun Conservation Response Unit (CRU) di setiap daerah rawan gangguan gajah, mengingat gangguan gajah rutin terjadi tiap tahun dengan angka kerugian materiil yang tidak sedikit. Bahkan terkadang sampai merenggut nyawa manusia.

Dalam bulan ini saja, gangguan kawasan gajah terjadi tiga kali. Selain di Idi, Aceh Timur, pada 4 Oktober lalu, juga yang terparah adalah di Kecamatan Mila, Pidie. Sebanyak 30 ekor gajah merusak kebun pisang dan pinang warga di Gampong Tuha Lala. Kawanan gajah itu coba diusir menggunakan mercon, tapi masih tetap bertahan di kebun warga.

Nah, ke depan, harus ada cara yang efektif mengatasi gangguan gajah ini, misalnya, dengan memulihkan koridor satwa, sebelum gajah tersebut ditembak, diracun, atau malah mati disetrum warga seperti terjadi di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, Minggu (15/10) lalu.

Karena satwa langka, gajah memang harus dilindungi, tapi kehidupan manusia jangan sampai terancam karenanya. Hidup berdampingan secara damai itulah yang harus dipikirkan bersama bagaimana caranya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help