Opini

Dilema Kehadiran Transportasi Online

AKSI demonstrasi yang dilakukan pengendara transportasi konvensional di halaman Kantor Gubernur Aceh berhasil

Dilema Kehadiran Transportasi Online
Ratusan abang becak, sopir labi-labi dan sopir taksi yang tergabung dalam Koalisi Transportasi Aceh, melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (16/10). Dalam aksi itu mereka menolak kehadiran transportasi berbasis online di Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA 

Oleh Zahlul Pasha

AKSI demonstrasi yang dilakukan pengendara transportasi konvensional di halaman Kantor Gubernur Aceh berhasil menyedot perhatian publik. Ratusan pendemo yang terdiri atas awak becak, sopir labi-labi, sopir taksi, dan angkutan umum L-300 menyampaikan penolakan kehadiran transportasi online yang telah beroperasi beberapa bulan di Aceh (Serambi, 16/10/2017).

Kehadiran transportasi berbasis aplikasi online saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, memang menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, ongkos yang murah dan kemudahan aksesnya dinilai memudahkan mobilisasi masyarakat di tengah kenyataan sarana transportasi publik yang disediakan pemerintah belum mampu menghadirkan kenyamanan, bahkan sama sekali tidak menjadi jalan keluar atas kebutuhan transportasi masyarakat.

Di sisi yang lain, kehadirannya juga dianggap mengancam eksistensi transportasi konvensional yang telah beroperasi lama di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal aksi penolakan, Indonesia sebenarnya tidak sendirian. Beberapa negara seperti Brazil, Inggris, Canada, China, ikut menolak kehadiran transportasi online dengan berbagai alasan. Di Indonesia sendiri, penolakan muncul karena keberadaan transportasi tersebut dianggap telah mengusik kenyamanan dan kesejahteraan pengemudi konvensional.

Aksi penolakan
Penolakan atas kehadiran transportasi berbasis online sesungguhnya tidak hanya terjadi di Aceh. Di beberapa kota lain, saat model transportasi ini mulai beroperasi, aksi yang sama juga dilakukan oleh pengendara transportasi konvensional. Di Jakarta misalnya, aksi penolakan terkadang berakhir ricuh. Tak jarang, aksi diwarnai kekerasan, saling serang antarpengemudi dua jenis transportasi tersebut. Hal yang sama juga pernah terjadi di Bogor, di mana satu angkutan umum yang sedang melintas dengan sengaja menabrak sejumlah motor yang diparkir di pinggir jalan milik pengemudi online.

Menurut pengemudi konvensional kehadiran transportasi online tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yaitu tidak berbadan hukum, tidak memiliki surat domisili usaha, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak memiliki armada minimal lima unit, tidak memiliki pul untuk servis dan perawatan serta kesiapan administrasi.

Larangan beroperasi bagi kendaraan bermotor bukan angkutan umum yang berbasis aplikasi online pernah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada akhir 2015 lalu. Namun, tidak sampai 24 jam, larangan tersebut dicabut kembali setelah mendapat intervensi dari Presiden Jokowi. Selanjutnya, juga pernah dibuat Permenhub No.26 Tahun 2017 untuk membatasi operasi kendaraan berbasis aplikasi, akan tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) lewat judicial review.

MA mempertimbangkan bahwa kehadiran transportasi berbasis aplikasi merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.

Fakta juga menunjukkan kehadiran transportasi jenis tersebut telah berhasil mengubah bentuk pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusahan mikro yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi, seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi, sehingga secara bersama-sama menumbuhkembangkan usaha ekonomi makro, kecil dan menengah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved