Opini

Polemik Transportasi Online

AYA sebenarnya tidak terlalu terkejut melihat kehadiran trasnportasi online yang sebulan terakhir meramaikan jalan-jalan

Polemik Transportasi Online
Seorang pengemudi Go-Jek menunggu aksi unjuk rasa di depan kantor manajemen PT Go-Jek, Kemang, Jakarta Selatan.(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG) 

Oleh Muhammad Irsyad

SAYA sebenarnya tidak terlalu terkejut melihat kehadiran trasnportasi online yang sebulan terakhir meramaikan jalan-jalan di kota Banda Aceh, mengingat Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi paling barat di Indonesia ini akan terus berkembang dalam peranannya sebagai pusat birokrasi pemerintahan dan bisnis. Namun, beberapa hari lalu, tepatnya pada Senin (16/10/2017), ratusan massa yang terdiri dari penarik becak, sopir labi-labi dan taksi, serta tukang ojek, melakukan aksi unjuk rasa.

Mereka memadati kantor Gubernur Aceh untuk menyuarakan penolakan kehadiran moda transportasi online di Banda Aceh yang dirasa mereka “berat sebelah”. Sebelumnya, kota-kota besar lain di Indonesia sudah lebih dulu merasakan kehadiran transportasi online ini (Go-Jek, Grab, dan Uber), dan pada awal kehadirannya di masing-masing kota, selalu menimbulkan polemik yang sama.

Kita mundur ke belakang ketika seorang pemuda lulusan Harvard mencoba menghadirkan inovasi baru dalam pelayanan jasa transportasi di Jakarta. Bermodal inovasi berbasis online serta penawaran yang menggiurkan, para pelamar datang dari berbagai lapisan masyarakat untuk sekiranya dapat bergabung di perusahaan tersebut. Dalam waktu singkat, perusahaan penyedia layanan transportasi yang kita sebut saja Go-Jek ini, mendapat sambutan luar biasa atas kemudahan dan “kemurahan” yang ia berikan kepada konsumennya.

Berbagai polemik
Di awal kehadirannya di Jakarta, berbagai polemik langsung berdatangan. Para sopir taksi konvensional, sopir angkot, serta tukang ojek pengkalan juga pernah melakukan aksi serupa seperti yang terjadi di depan kantor Gubernur Aceh itu. Setelah itu, peraturan terkait kehadiran transportasi online mulai dibedah. Peraturan tentang pelarangan kendaraan roda dua untuk dijadikan jasa angkutan umum mulai dipertanyakan. Selain itu, tarif Rp 3.500 per kilometer yang mereka patok dirasa terlalu murah dan dapat mengancam eksistensi moda transportasi konvensional.

Tak menunggu waktu lama, kota-kota besar lain seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Makassar pun tak luput dari kehadiran jasa transportasi berbasis online ini. Dari semua kota yang dirambahi, pada awalnya juga selalu menimbulkan polemik. Bahkan, sering kita lihat berita di televisi, media cetak, dan di media sosial terkait kejadian-kejadian di lapangan. Para sopir taksi konvensional memberhentikan taksi online yang sedang membawa penumpang dan memaksa penumpangnya turun, pengerusakan kendaraan, hingga aksi saling bentrok antara dua oknum kelompok moda transportasi online dan konvensional adalah sekian dari banyak kasus yang kita lihat di media-media. Pertanyaannya, apakah polemik di kota Banda Aceh akan sampai pada tahap clash juga?

Dalam hemat saya, potensi untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya clash antara oknum kelompok transportasi online dan konvensional di kota Banda Aceh bisa saja terjadi, tergantung apakah pemerintah bisa sigap menyikapi polemik itu sendiri. Artinya, pemerintah harus mengambil sikap dan keputusan, bila tidak segera, potensi tersebut akan membesar.

Dinas Perhubungan Jawa Barat misalnya, yang beberapa waktu lalu mengeluarkan pelarangan untuk moda transportasi online beroperasi sebelum memiliki peraturan baru yang sah. Tentu saya tidak serta merta menyarankan Pemerintah Aceh melakukan hal yang sama seperti di Jawa Barat, karena skala konflik yang terjadi pada tiap wilayah juga berbeda.

Di Jawa Barat, aksi demonstrasi angkutan umum sudah sampai pada ancaman untuk sama-sama mogok beroperasi, yang bila tidak segera diambil keputusan, maka akan sangat berdampak pada aktivitas perekonomian di provinsi tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi, pengambilan sikap dari Pemprov Jabar tersebut harus segera dilakukan agar polemik tidak menjalar ke mana-mana lagi. Kabar baik langsung datang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang baru saja menyelesaikan revisi Peraturan Menteri Perhubungan No.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Revisi tersebut berisi beberapa poin, di antaranya menyebutkan bahwa kuota dan tarif transportasi online akan dikenakan batas bawah dan batas atas, serta kuota dan tarif tersebut akan berbeda pada tiap wilayah, tergantung usulan dari masing-masing provinsi. Hal ini menjadi pintu awal yang baik untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di hampir setiap kota yang dirambahi moda transportasi online ini, dan menjadi dasar Pemerintah Aceh atau Pemko Banda Aceh dalam menyelesaikan polemik yang semuanya hampir serupa.

Semakin berkembang
Pada akhirnya, kehadiran moda transportasi berbasis online ini tidak dipungkiri lagi sebagai interpretasi dari kemajuan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Mekanisme pasar yang bersifat kapitalis memang memberi keleluasaan bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi demi merebut hati konsumen. Namun harus tetap diingat bahwa pasar juga tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri. Polemik berkepanjangan yang terjadi di hampir seluruh wilayah yang dirambahi jasa transportasi online ini, termasuk di Banda Aceh, membuktikan bahwa pasar masih tak mampu menyelesaikan persoalan dengan sendirinya.

Kehadiran penyedia layanan transportasi online, di satu sisi memberikan konsumen pilihan baru yang lebih mudah, murah, dan juga cepat di tengah gaya hidup yang semakin menuntut efisiensi. Di sisi lain, ada pelaku jasa transportasi kovensional yang juga butuh uang dan sedang resah karena eksistensi mereka semakin terancam. Di sinilah pemerintah harus turun tangan, yang diharapkan mampu menetapkan regulasi yang menguntungkan kedua belah pihak, serta tetap memberikan konsumen untuk bebas memilih jasa transportasi apa yang akan mereka gunakan; online atau konvensional. Win-win solution.

Satu hal yang pasti, untuk terus maju, kita tak perlu terlalu lama berputar pada polemik dan harus segera menemukan jalan keluarnya. Selalu siap sedia terhadap perubahan zaman menjadi sebuah keharusan, agar bangsa kita tidak terus tertinggal dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju. Semoga!

* Muhammad Irsyad, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: muhammadirsyad2306@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved