SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Mengapa Mempertahankan UUPA?

PROSES persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Pasal 571 huruf D UU Nomor 7 Tahun 2017

Mengapa Mempertahankan UUPA?
SERAMBI/SUBUR DANI
Apa Karya usai mengikuti rapat tertutup membahas penguatan UUPA di DPRA, Selasa (17/10/2017). 

Oleh Samsul Bahri

PROSES persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Pasal 571 huruf D UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Kautsar dkk, saat ini sedang berlansung. Gugatan tersebut terkait dengan pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di mana memangkas kewenangan DPRA dalam proses rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitian Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.

Spontan Kautsar, Samsul Bahri, Iskandar Al-Farlaky dkk anggota DPR Aceh dan beberapa kelompok masyarakat sipil menghentak diskursus demokrasi dan sistem pemilu yang lama “tertidur nyenyak” di Aceh, setelah isu genial pemilihan langsung (pilsung), partai lokal (parlok), calon perseorangan dan uji baca Alquran bergulir pada 2004 lalu, praktis tidak ada perbincangan politik pemilu yang menarik dan menghentak.

Dari sudut pandang pengelolaan isu dan edukasi politik, Kautsar dkk telah melakukan tiga hal penting pasca-Pilkada Aceh 2017 lalu, yaitu: Pertama, menggeser isu dan ketegangan atsmorfir politik paska Pilkada dari perbincangan dan komunikasi “menang kalah” atau oposisi parlemen terhadap eksekutif kepada isu yang cukup genit, yaitu berhubungan dengan election system;

Kedua, berkontribusi merajut common sense “keacehan” yang memiliki daya rekat dan kesatuan rasa politik. Dalam konteks politik simbol, langkah Kautsar dari Partai Aceh (PA), dan Samsul Bahri dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalam menggugat ke MK merupakan langkah konstruktif untuk menurunkan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu antara dua partai lokal ini;

Ketiga, Mungkin tidak semua berada dalam cara berpikir Kautsar dkk dalam melihat pasal pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menarik adalah dialektika perbedaan memberikan kekayaan pandangan dalam ragam perspektif.

Ketegangan historis
Tanpa mengabaikan perjuangan seluruh bangsa Indonesia, secara historis Aceh dianggap sebagai “Daerah Modal” bagi kemerdekaan Indonesia. Namun ironisnya ketika Indonesia merdeka, Aceh hanya merupakan satu karesidenan yang berada di bawah Provinsi Sumatera Utara (UU No.10 Tahun 1948). Namun, pada 1949 melalui Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/1949, Aceh menjadi provinsi yang berdiri sendiri dan lepas dari Provinsi Sumatera Utara (Djojosoekarto dkk, 2008).

Melalui UU No.5 Tahun 1950 Aceh kembali dimasukkan sebagai satu karesidenan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan gejolak yang membuat pemerintah pusat mengeluarkan UU No.24 Tahun 1956 terkait pembentukan daerah otonom Aceh. Pergolakan di Aceh semakin menjadi-jadi dengan munculnya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh, di bawah pimpinan Tgk Daud Bereueh.

Lalu untuk meredam konflik dan menjaga keamanan Aceh, PM Hardi pada 1959 mengirim satu misi khusus yang dikenal dengan Misi Hardi. Misi ini akhirnya menghasilkan pemberian status Daerah Istimewa kepada Aceh melalui Keputusan PM RI Nomor 1/Missi/1959. Status keistimewaan ini dikukuhkan dalam Pasal 88 UU No.18 Tahun 1965, yang memberikan hak-hak otonomi yang luas kepada Aceh di bidang agama, adat dan pendidikan (Djojosoekarto dkk, 2008).

Namun, pelaksanaan keistimewaan ini tidak berjalan dengan baik. Baru setelah Reformasi 1998, keistimewaan Aceh diperkuat lagi dengan UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Selain UU tersebut, keistimewaan Aceh juga ditegaskan di dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 dan TAP MPR No.IV/MPR/2000 yang merekomendasikan pemerintah pusat dan DPR untuk mengeluarkan UU otsus bagi Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help