SerambiIndonesia/

Saksi Pengadaan Bibit Seharusnya Jadi Terdakwa

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh geram terhadap para saksi kasus dugaan korupsi

Saksi Pengadaan Bibit Seharusnya Jadi Terdakwa
Ketua Komisi B DPRK Abdya, Dedi Suherman dan Ketua Komisi A, Iskandar melihat sejumlah bibit Kopi yang belum ditanam dan ada sebagian bibit kopi sudah mati. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA 

* Pernyataan Hakim Tipikor Banda Aceh dalam Sidang

BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh geram terhadap para saksi kasus dugaan korupsi pengadaan bibit di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gayo Lues (Galus) tahun 2013.

Pasalnya, saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Suhardi, Direktur CV Adi Karya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (26/10), mereka malah mengaku tidak tahu menahu dengan pengadaan bibit itu.

Mereka adalah Mukhtaruddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saidi Syukri Hasan selaku Pejabat Pengadaan Barang, Emil selaku Ketua PHO, Dodi selaku anggota PHO, dan Jasiwa Maintense, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Saat sidang, Suhardi didampingi kuasa hukumnya, Mirdas Ismail SH MM.

“Kalian semua seharusnya menjadi terdakwa karena ikut menikmati,” kata hakim ketua, Nani Sukmawati SH MH didampingi hakim anggota, Nurmiati SH dan DR Edwar SH MH. “Mungkin ini karena kebaikan jaksa saja,” lanjutnya.

Kepada majelis hakim, saksi mengaku tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa pengadaan bibit tersebut. Mereka hanya menandatanganii laporan pertanggungjawaban untuk pencairan anggaran. “Berarti semua proyek ini fiktif. Tidak ada yang ke lapangan seorang pun,” tambah Nani dengan nada tinggi.

Seperti diketahui, DLH Galus pada 2013 melakukan pengadaan bibit dengan anggaran Rp 2,5 miliar untuk 12 jenis bibit tanaman dengan jenis; mahoni, waru, jengkol, petai, nangka, palem dan lainnya. Bibit itu ditanam di wilayah Kecamatan Blangkejeren, Blangjerango, Dabun Gelang, Tripe Jaya, Pantan Cuaca, Blangpegayon, dan Rikit Gaib.

Dalam proyek tersebut ditemukan ketidaksesuaian yang mengakibatkan kerugian negara Rp 1,8 miliar. Hal ini sebagaiman hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Sebelumnya, kasus itu telah menjerat Kepala DLH Galus, Fery Siswanto yang kini sedang menjalani hukuman 20 bulan di Cabang Rutan Blangkejeren.

Dari pengembangan kasus, penyidik kembali menetapkan tersangka lain yaitu, Direktur CV Adi Karya, Suhardi. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Suhardi saat itu masih berstatus tenaga honorer di DLH Galus. Dalam perkara itu, Suhardi turut mengambil sepuluh paket pengerjaan pengadaan bibit tanaman yang kemudian diketahui bermasalah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan bibit di DLH Galus tahun 2013, Mukhtaruddin yang kemarin diperiksa sebagai saksi, di samping empat saksi lainnya, mengaku tidak mengawasi pengadaan tersebut karena sudah ditangani Kepala DLH Galus, Fery Siswanto. “Karena sudah dikerjain semua oleh kepala kantor sebagai pengguna anggaran,” kata Mukhtaruddin kepada majelis hakim.

Di akhir persidangan, majelis hakim meminta JPU untuk menghadirkan Fery Siswanto dalam persidangan ke depan. Sidang lanjutan perkara ini dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya, Rabu (1/11). (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help