SerambiIndonesia/

Salam

Berdayakan, Aset-aset Mahal yang Telantar

Gubernur Irwandi Yusuf yang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah menemukan sejumlah proyek

Berdayakan, Aset-aset Mahal yang Telantar
HUMAS PEMKAB ACEH TENGAH
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meninjau proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Tengah di Takengon, Aceh Tengah, Minggu (29/10/2017) 

Gubernur Irwandi Yusuf yang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah menemukan sejumlah proyek bermasalah bahkan ada yang mubazir. Di antara proyek tak bermanfaat yang dilihat langsung Irwandi adalah terminal Lawe Pakam, Kecamatan Babul Makmur, Aceh Tenggara, yang telah menelan anggaran miliaran rupiah. “Ini murni pemikiran proyek. Bangunan terminal tidak bermanfaat. Bus tidak masuk serta retribusinya pun tidak jelas. Terminal telantar ini bukan cuma di Aceh Tenggara, tapi di daerah lain juga banyak yang terbengkalai,” kata Irwandi Yusuf.

Ya, kita ingin menambahkan bahwa yang telantar bukan cuma terminal. Banyak bangunan-bangunan mewah yang megah juga telantar di mana-mana. Ada puskesmas, pasar sayur, pasar ikan, gedung sekolah, rumah dinas, tempat pendaratan ikan, boat-boat nelayan, dan lain-lain. Bangunan-bangunan mubazir itu terdapat di seluruh Aceh, termasuk di Banda Aceh.

Gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang telantar itu didirikan memakai dana dari berbagai sumber. Ada hibah luar negeri --terutama terkait dengan bantuan usai tsunami--, ada dari APBN, APBA, APBK, dan dana-dana khusus lainnya.

Penanggungjawab operasional dan perawatannya juga macam-macam. Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten/kota, dan ada juga yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, bangunan-bangunan bantuan dunia internasional pascatsunami, banyak tak ada yang peduli. Pemerintah provinsi menuding pemkab dan pemko, sebaliknya pemko dan pemkab merasa sebaliknya.

Seorang pejabat pemerintah provinsi pernah mengatakan, tidak semua aset bantuan luar negeri diserahkan kepada Pemerintah Aceh, sebagian besar justru diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga operasional dan perawatannya menjadi tanggungjawab kabupaten/kota. “Yang terbanyak aset itu untuk pemerintah kabupaten/kota, seperti sekolah dan puskesmas, sehingga menjadi tanggungjawab mereka untuk perawatan,” kata pejabat provinsi.

Benar seperti dikatakan Irwandi bahwa salah satu sebab telantarnya banyak bangunan, karena perencanaannya berorientasi proyek dan fee. Jadi benar-benar bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Yang menakutkan, di antara bangunan-bangunan telantar itu, sering dimanfaatkan untuk tempat mesum, judi, bahkan transaksi narkoba. Oleh sebab itulah, mestinya gubernur, walikota, dan bupati membentuk tim pendataan aset untuk mengetahui siapa saja penanggung jawab bangunan telantar.

Jika sudah jelas penanggung jawabnya, maka barulah kita tuntut pemberdayaan bangunan-bangunan yang selama ini telantar. Jika memang pemprov, pemkab, atau pemko tak punya duit untuk operasional dan perawatan, maka bisa saja bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta.

Misalnya banyak pasar modern yang dibangun di beberapa daerah kini telantar. Dan itu bisa bekerja sama dengan swasta misalnya untuk dijadikan pusat jajanan serta mainan anak-anak dan lain-lain. Yang pasti bangunan-bangunan itu jangan mubazir.

Untuk ke depannya, gubernur, bupati, dan wali kota hendaknya betul-betul selektif membangun gedung-gedung atau infrastruktur. Harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bukan orientasi proyek dan fee!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help