SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Pengeringan Politik

BELUM lama ini, saya menanyai seorang bupati soal upaya apa yang hendak dilakukannya untuk menanggulangi

Pengeringan Politik
Sawah milik petani kekeringan dikawasan Mane Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe,mengalami kekerigan sehingga membuat petani tidak bisa menanam. SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

Oleh Bisma Yadhi Putra

BELUM lama ini, saya menanyai seorang bupati soal upaya apa yang hendak dilakukannya untuk menanggulangi kekeringan yang terjadi setiap tahun di daerahnya. Dua jawaban ia kemukakan: Pertama, “Ya, kalau masalah itu tanya sama Tuhanlah. Kok sama saya”. Kedua, “Belum, belum ada solusi dari Pemkab”.

Jawaban pertama gurauan. Anggap saja begitu. Tetapi jawaban kedua tentu suatu keseriusan. Orang-orang pasti dongkol dengan jawaban tersebut, misalnya ketika mereka membaca berita: “Bupati: Saya Belum Tahu Solusinya”. Sang bupati kalakian akan dibilang tidak becus, bangai, atau dicela karena tidak bekerja keras untuk menolong para petani yang setiap tahun dihantui gagal panen.

Kekeringan bukan ihwal yang gampang diberesi. Berbagai disiplin ilmu yang ada di planet ini boleh saja memberi penjelasannya masing-masing. Hidrologi mengatakan kekeringan terjadi karena keterdapatan air tanah sudah susut signifikan; demografi mengemukakan faktor pertambahan jumlah penduduk; ekologi menjelaskan soal rusaknya daerah resapan air sehingga keseimbangan alam terganggu; klimatologi menyoal pengaruh perubahan iklim; antropologi meyakini akibat disingkirkannya kearifan lokal dalam pengelolaan air; dan sebagainya.

Merancang solusi
Tidak mudah bukan karena semua penjelasan serta solusi yang diberikan disiplin-disiplin ilmu tersebut keliru. Justru berbekal pengetahuan-pengetahuan di atas, juga dari tinjauan di lapangan, para perencana pembangunan bisa merancang solusi. Hal itulah yang dilakukan para perencana pembangunan di daerah bupati tadi. Singkat cerita, sampailah solusi teknis yang sudah dirancang Bappeda di sana ke telinga orang-orang yang punya kuasa untuk memutuskan: “Ini saja, itu jangan”.

Apa yang kemudian terjadi? Seorang pegawai Bappeda menyampaikan keluhannya. Ia menerangjelaskan bagaimana program-program yang disusun “tereksekusi” di kertas saja, sebab dari mulut orang yang tidak berani mereka tentang keluar titah, “Ini tidak begitu penting. Ganti sama yang ini saja”. Solusi-solusi untuk menyelesaikan krisis air itu dicoret, diganti dengan proyek lain yang beranggaran lebih besar, tetapi tidak bertalian sama sekali dengan upaya mengatasi dampak musim kemarau yang diderita warga.

Inilah yang tak bisa dijelaskan oleh hidrologi, antropologi, ekologi, dan teman-temannya tadi. Betapa pun begitu kuat kadar keilmiahan penjelasan-penjelasan dan solusi-solusi mereka, tiada jaminan tak akan dimentahkan dalam politik. Maka di sinilah ilmu politik bisa mengambil satu peran untuk memberi penjelasan mengapa dampak-dampak musim kemarau yang bisa diatasi dengan bermacam solusi yang diciptakan para teknikus (manusia) untuk menolong petani (manusia) kemudian dijegal oleh politikus (manusia).

Soal perkara demikian, ilmu politik sudah banyak memberikan penjelasan serta menganjurkan perbaikan. Ilmu politik adalah disiplin ilmiah yang sudah cukup lelah menjelaskan bermacam tindak tanduk tidak ilmiah elite politik. Manakala ia menganjurkan pelaksanaan kekuasaan yang bersandar pada ilmu pengetahuan, atau sandaran-sandaran ilmiah dalam pembuatan kebijakan, pada saat bersamaan ia juga selalu harus menjelaskan penegasian hal-hal tersebut di dalam kekuasaan.

Ilmu politik tidak pernah menganjurkan praktik politik yang anti-pengetahuan. Tidak pernah ia menerima sebuah politik yang menyubstitusi kebaikan-kebaikan (yang didasari pengetahuan) untuk umum dengan keuntungan diri (yang didasari hasrat). Politik yang diharuskan olehnya adalah politik yang dibasahi ide-ide luhur beserta tindakan-tindakan pewujudannya, yang memberi kesegaran bagi orang banyak. Maka politik tiada lain hanya meminta orang-orang yang sejak mula mengasadkan diri untuk memperjuangkan kebaikan bersama dengan pengaruh/kekuasaannya. Begitulah sawab pada politik. Tetapi kemudian hakikat politik akan berhadapan dengan hakikat manusia. Pertama, manusia tidak seragam. Tidak semua orang memiliki niat yang sama terhadap satu hal yang sama. Hasrat memiliki pengaruh/kekuasaan ada pada semua manusia, tetapi niat dan tindakan baik dalam penggunaannya tidak ada pada semua manusia.

Manusia tidak semuanya baik. Atau setidak-tidaknya manusia tidak akan baik selalu dan jahat selalu. Dalam waktu tertentu orang berderma, di lain waktu orang menganiaya; Minggu tokoh politik bersama sundal, Senin mereka berbicara moral. Begitu juga dengan tujuan dalam penggunaan kekuasaan yang tidak selalu untuk kebaikan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help