SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Politik yang Bersyariat

FENOMENA perilaku politik antara elite politik Aceh dengan pemerintah pusat akhir-akhir ini menarik dan unik

Politik yang Bersyariat
SEBANYAK 10 pelaku judi game zone dan penyedia tempat dicambuk 23 kali dan 3 kali di Lapangan Merdeka Langsa. 

Oleh Zulfata

FENOMENA perilaku politik antara elite politik Aceh dengan pemerintah pusat akhir-akhir ini menarik dan unik untuk dipahami dalam perspektif politik Islam. Sudah menjadi fakta sejarah bahwa Aceh terbukti sebagai daerah yang mampu memberikan citra politik identitasnya di panggung internasional. Tulisan ini mencoba deskripsikan kaitan nilai perilaku elite politik dengan nilai syariat Islam yang berkembang di Aceh, seiring dengan pemberlakuan syariat Islam secara kaffah yang kerap diimpikan.

Telah menjadi pemandangan sosial bagi masyarakat Aceh, hampir setelah pelaksanaan shalat Jumat, masyarakat cenderung menyaksikan prosesi hukum cambuk bagi pelanggar hukum syariat Islam yang berkaitan dengan khamar, maisir, zina, khalwat, dan bentuk pelanggaran lainnya sebagaimana termaktub dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tanpa bermaksud menolak pemberlakuan cambuk yang dilakukan Pemerintah Aceh, manarik untuk dipahami tentang sejauhmana tingkat kefokusan penegak syariat Islam dalam membina dan mengawasi tentang pergerakan politik yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam di Aceh. Implikasi syariat Islam semestinya dapat memberikan citra baik terhadap perilaku elite politik di Aceh, sebab efek kebijakan politik yang keliru jauh lebih berbahaya dari pada efek para pelaku maisir atau khamar.

Tidak etis rasanya jika mengatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam seakan-akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tetapi harus diakui, para penegak hukum syariat Islam di Aceh belum dapat memasuki ranah “lingkaran setan” para pemain politik di Aceh. Baik yang berkaitan dengan transaksional politik maupun yang berkaitan dengan amoralitas perilaku elite politik. Argumentasi ini merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No.8 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Pasal 32 poin (1) yang berbunyi “penyelenggaraan politik di Aceh dijalankan atas prinsip siyasah syar’iyah”. Dan sekali lagi tidak hanya dalam persoalan pakaian dan seksualitas belaka.

Kebijakan politik
Barangkali sulit bagi penegak syariat Islam untuk masuk dan mewarnai perilaku serta kebijakan politik di Aceh, dengan tidak menyebutnya tunduk dan takut pada pejabat publik. Sudah semestinya ujung tombak syariat Islam harus ditancapkan ke dalam lempengan elite politik. Selama ini ada anggapan bahwa syariat Islam hanya fokus pada persoalan amoralitas personal seperti khalwat, maisir, zina, musahaqah, dan liwath. Syariat Islam yang diterapkan di Aceh saat ini belum mampu mengontrol kebijakan politik yang sesuai dengan syariat Islam, apalagi berharap penerapan syariat Islam mampu untuk mereformasi birokrasi pemerintahan daerah.

Belum mampunya syariat Islam menjaga stabilitas politik yang sesuai dengan syariat itu sendiri, bukan berarti penerapannya tidak membuahkan hasil. Suka atau tidak, proses dan sistem perbankan yang berlandaskan syariah pada satu bank di Aceh merupakan satu keberhasilan penegakan hukum syariat Islam. Minimnya praktik perjudian secara terbuka dan berkhalwat secara berjamaah juga merupakan bagian dari kesuksesan awal atas pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Namun kesuksesan-kesuksesan awal tersebut jangan sempat menimbulkan perilaku terlena pagi penegak atau para aktivis syariat Islam.

Terdapat suatu alasan mengapa syariat Islam belum masuk dalam ranah lingkaran politik praktis mengatakan bahwa pada saat ini hanya fokus masalah-masalah tertentu yang bersifat urgen seperti parktik zina, maisir, khalwat, dan liwath. Jika demikian, apakah persoalan ketidaksesuaian antara praktik politik yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam bukan merupakan persoalan yang urgen? Sungguh tidak akan efektif dan efisien ketika penerapan syariat Islam tidak mampu mewarnai substansial perpolitikan di Aceh. Jika ini terjadi, para pelanggar syariat Islam melalui perilaku politik tidak akan pernah tersentuh dengan nilai-nilai syariat Islam.

Perwujudan atau sentuhan syariat Islam tidak hanya berkonotasi persoalan sanksi atau hukuman belaka. Tetapi, implikasi syariat Islam juga dapat memberikan stimulus untuk menciptakan perilaku politik yang sesuai dengan syariat Islam, seperti terciptanya perilaku politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan menahan diri dari kepentingan kelompok elite politik semata. Sudah saatnya syariat Islam mengembangkan sayapnya secara lebar, sehingga mampu mewarnai seluruh kebijakan dan perilaku para “pelayan publik” dalam lembaga, instansi atau dinas-dinas di lingkup pemerintahan Aceh.

Bagaimanapun dan siapapun pelaku penerapan syariat Islam dewasa ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat keagamaan, politik, ekonomi maupun kesehatan. Tidak aneh rasanya jika syariat Islam dikait-kaitkan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pemberantasan korupsi, ketimpangan ekonomi dan penumpasan jual beli perkara di pengadilan. Syariat Islam tidak dapat dipahami secara formalitas dan kaku tanpa ada daya solutif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh. Spirit untuk menjiwai hukum syariat Islam semestinya juga terwujud dalam karakter politik identitas Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help