Suaidi-Cek Mad Bicarakan Aset

Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya dan Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib bersepakat menyelesaikan

Suaidi-Cek Mad Bicarakan Aset
WALI Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Ketua KPA Pase Tgk Zulkarnaini bin Hamzah, dan Direktur PDAM Ie Beusare Rata, meninjau WTP di Rancong. 

* Pemko Siap Alihkan Dana Otsus

LHOKSEUMAWE - Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya dan Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib bersepakat menyelesaikan persoalan aset Aceh Utara yang berada di Lhokseumawe dengan cara sebagian dana otonomi khusus (Otsus) Kota Lhokseumawe akan digunakan untuk membangun kantor Pemkab Aceh Utara.

Sebagian dana Otsus Lhokseumawe yang berada di Pemerintah Aceh, dialihkan ke Pemkab Aceh Utara untuk membangun kantor sejumlah Satuan perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) di kawasan Lhoksukon. Dengan adanya kompensasi ini, kantor SKPK Aceh Utara yang berada di Lhokseumawe ‘sah’ menjadi milik Pemko.

Persoalan ini sudah pernah disampaikan kepada Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah ketika melakukan kunjungan kerja ke kabupaten/kota, dua pekan yang lalu. Untuk diketahui, pengalihan aset milik Pemkab Aceh Utara yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe sampai kini belum tuntas. “Persoalan ini sudah pernah kita sampaikan kepada Pemkab Aceh Utara dan Cek Mad menyetujuinya secara lisan. Solusi ini juga sudah sempat kita bicarakan dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah,” ujar Suaidi Yahya. Solusi yang ditawarkan, kata Wali Kota Lhokseumaweitu, sebagian dana Otsus jatah Pemko Lhokseumawe tiap tahunnya digunakan untuk membangun perkantoran di Lhoksukon, Aceh Utara, yang secara otomatis akan menjadi milik Pemkab Aceh Utara. Ini merupakan kompensasi terhadap berbagai kantor Pemkab yang saat ini ada di Lhokseumawe dan menjadi milik Pemko.

Menurut Suaidi, persoalan ini sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum ada kejelasan. Pihaknya berharap ada keterlibatan semua pihak untuk menuntaskannya. Menurut Suaidi, dulunya sempat muncul sejumlah solusi, seperti pemberian kompensasi dengan menggunakan APBK Kota Lhokseumawe terhadap aset Pemkab Aceh Utara yang ada di Lhokseumawe. Namun, solusi itu memberatkan Pemko dengan kondisi APBK Pemko Lhokseumawe yang kerap defisit.

Karenanya, Suaidi pun menawarkan solusi baru dengan pengalihan dana Otsus Pemko Lhokseumawe. “Misalnya setiap tahun, sebesar 20-30 persen jatah dana Otsus Pemko dialokasikan untuk pembangunan perkantoran di Aceh Utara. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, persoalan pengalihan aset akan tuntas. Kita harapkan solusi ini bisa didukung oleh semua pihak,” pungkas Suaidi Yahya.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb MAP, kepada Serambi menyebutkan, berdasarkan hasil pendataan tim pansus dewan beberapa waktu lalu, jumah aset Aceh Utara di Lhokseumawe mencapai Rp 1,8 triliun lebih. Jika Pemko bersedia memberikan kompensasi dengan dana Otsus, pihaknya setuju. Namun, kata dia, harus komit sesuai dengan apa yang dijanjikan.

“Jangan seperti pembayaran kompensasi Kantor Eks Pekerjaan Umum yang digunakan sekarang sebagai Kantor DPRK Lhokseumawe. Itu sampai sekarang belum lunas. Ke depan, jika Pemko komit, harus ada perjanjian tertulis dan melibatkan Gubernur Aceh, sehingga siapa pun yang jadi wali kota nanti persoalan ini dapat diselesaikan sesuai perjanjian. Proses ini memang membutuhkan waktu yang lama,” katanya.

Sedangkan untuk kantor bupati, pendapa, dan kantor DPRK, ada pengecualian. Pemkab akan memanfaatkan sendiri gedung tersebut. “Ketiga aset itu tidak termasuk, karena akan dimanfaatkan sendiri oleh Pemkab ke depan sebagai sumber pendapatan,” tandas Wakil Ketua DPRK Aceh Utara itu.(bah/jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved