Transportasi Online Diminta Urus Izin

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh meminta seluruh transportasi online yang beroperasi di Aceh segera mengurus

Transportasi Online Diminta Urus Izin
Seorang pengemudi Go-Jek menunggu aksi unjuk rasa di depan kantor manajemen PT Go-Jek, Kemang, Jakarta Selatan.(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG) 

BANDA ACEH - Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh meminta seluruh transportasi online yang beroperasi di Aceh segera mengurus perizinan sesuai Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Aceh, Nizarli SSit MT mengatakan, Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan itu sebagai pengganti PM Nomor 26 Tahun 2017 dan terhitung tanggal 24 Oktober 2017. “Itu sebagai respon cepat dan mencegah terjadinya kekosongan hukum pasca Mahkamah Agung menganulir 14 pasal yang terdapat dalam PM 26/2017. Peraturan pengganti itu mulai efektif 1 November 2017,” ujarnya dalam rilis yang diterima Serambi, Selasa (31/10).

Dijelaskan, pihaknya mendata ada empat perusahaan aplikasi (transportasi online) di Aceh. Dishub telah melayangkan surat peringatan kepada seluruh aplikator melalui surat Nomor 551/1263 tanggal 24 Oktober 2017, untuk memenuhi persyaratan perizinan.

“Kami imbau kembali aplikator segera memproses seluruh perizinan di Dishub. Kepada angkutan konvensional kami berpesan ini peluang mengembangkan usaha dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sehingga semua dapat melayani permintaan transportasi yang besar di perkotaan,” ujar Nizarli.

Dia berharap dengan terbitnya PM 108 Tahun 2017, para pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional dapat memahami dan mematuhi peraturan itu, karena proses penyusunannya telah mengakomodir semua pihak.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Aceh, Nizarli SSit MT menambahkan, ada sembilan substansi yang menjadi perhatian khusus PM Nomor 108 tahun 2017 itu, yakni argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT dan pengaturan peran aplikator.

Selain sembilan itu, ada empat hal yang cukup penting, yakni setiap kendaraan angkutan berbasis aplikasi harus dilengkapi stiker di kaca depan atau belakang serta badan kendaraan kiri atau kanan, memuat wilayah operasi, jangka waktu izin dan nama perusahaan serta logo perhubungan.

Lalu pengemudi memiliki SIM umum serta perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawab sebagai penyelenggara angkutan, berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut serta kewajiban aplikator bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum.

Lalu memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin serta membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai wilayah operasi.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved