SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Setelah Bendera Diserahkan

SIDANG paripurna DPRA pada 31 Oktober 2017 lalu, diwarnai aksi yang cukup menarik, seorang anggota DPRA dari Fraksi

Setelah Bendera Diserahkan
SERAMBI/SUBUR DANI
Wagub Aceh, Nova Iriansyah menerima bendera bintang bulan dari anggota DPRA, Azhari Cagee dalam sidang paripurna di gedung DPRA, Selasa (31/10/2017). 

Oleh Mashudi SR

SIDANG paripurna DPRA pada 31 Oktober 2017 lalu, diwarnai aksi yang cukup menarik. Seorang anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Azhari Cagee, menyerahkan Bendera Bintang Bulan kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Wakil rakyat ini meminta Pemerintah Aceh memperjuangkan bendera itu menjadi bendera resmi daerah. Menurut politisi partai politik lokal ini, bendera merupakan satu dari sekian banyak amanat ada dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang harus dijalankan.

Aksi yang tampak heroik itu, memunculkan beberapa soal, misalnya mengapa persoalan yang sudah mendingin ini dipanaskan kembali? Sampai kapan batas waktu coolling down pembahasan qanun bendera ini berakhir? Apakah menunggu adanya tumbuhnya kesadaran politik para pengusung utama bendera ini untuk mundur selangkah? Atau membiarkan masalah ini mengalir sampai kekuatan politik pengusung utama berkurang dan melemah. Di saat itulah soal “identitas daerah” ini diselesaikan.

Pembahasan soal bendera ini sudah dimulai empat tahun lalu, setidaknya ketika penyusunan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh pada 2013. Pemerintah pusat menolak substansi berkaitan dengan bentuk bendera yang dianggap menyerupai sebagian atau seluruhnya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama itu pula ketegangan politik terjadi tidak hanya antara Aceh dan pusat, tetapi juga legislatif dengan eksekutif Aceh. Energi politisi wakil rakyat banyak dihabiskan untuk memastikan kebijakan politik yang telah disusun itu, diterima pemerintah pusat. Serangkaian pertemuan dan lobi dilakukan. Yang terkuras tentu bukan hanya waktu, pikiran dan perhatian anggota DPRA. Namun kas daerah pun harus dirogoh untuk membiayai semua proses tersebut.

Kini, ketika publik disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup keseharian, seorang politisi berusaha menarik kembali perhatian mereka lewat atraksi politik di panggung sidang paripurna yang terhormat. Aksi politik sang wakil rakyat ini seakan menemukan momentumnya, karena pada saat yang sama DPRA tengah melakukan uji materi UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya hukum ini diklaim sebagai bagian dari menjaga kekhususan Aceh sekaligus marwah daerah. Dan penyerahan bendera ingin dijadikan segendang-sepenarian dengan advokasi hukum yang sedang berlangsung itu.

“Kejutan politik” lewat penyerahan bendera dengan cara yang tidak biasa itu, sekilas bisa dimaknai sebagai ungkapan kekecewaan terhadap status menggantung implementasi qanun bendera dan lambang. Bagi sebagian politisi partai lokal bendera itu bukan hanya menjadi identitas daerah. Bisa jadi kibaran bendera di seantero Nanggroe Aceh sebagai simbol kemenangan pergerakan yang selama puluhan tahun dilakukan. Dan ini berdampak besar baik secara moral-psikologis maupun politik.

Itulah mengapa selalu ada upaya pengibaran bendera Aceh versi qanun tersebut yang dilakukan secara diam-diam baik sendiri maupun kelompok. Bendera adalah simbol perlawanan dan persatuan. Ia dipersonifikasi sebagai diri dan harga diri yang harus dijunjung dan dibela. Dalam konteks bernegara, penghormatan kepada bendera bisa menjadi penanda derajat nasionalisme warganya.

Muatan politis
Tetapi apa yang terjadi dalam ruang paripurna DPRA lalu, tentu itu bukan ekspresi kekecewaan seorang politisi. Ada pesan politik yang ingin dan sedang disampaikan dibalik aksi yang bukan spontanitas tersebut. Harapanya ada umpan balik yang positif untuk diakumulasi menjadi modal politik bagi perjuangan berikutnya. Jikapun reaksi negatif yang didapat, bisa menjadi bahan refleksi untuk merumuskan isu apa yang realistis disampaikan dan lewat medium apa disuarakan.

Isu bendera yang disuarakan tidak lagi bisa diyakini sebagai upaya serius menjalankan amanah UU khusus Aceh. Ada banyak hal dalam UUPA yang jauh lebih substantif dan memiliki dampak besar bagi daerah dan masyarakat yang pantas untuk diperjuangkan. Saya mengasumsikan isu ini sengaja diangkat ke permukaan untuk mengolah psikologi masyarakat arus bawah yang dianggap hari ini keadaanya masih sama lima atau 10 tahun yang lalu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help