Dewan Minta Bupati tak Keluarkan Perbup

Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati Hamdan Sati tidak lagi mengeluarkan Peraturan Bupati

Dewan Minta Bupati tak Keluarkan Perbup
Bupati Aceh Timur, H Hasballah bin HM Thaib didampingi Istri Ny Hj Fitriani meninjau normalisasi Krueng Idi di Gampong Seunebok Dalam, dan Seunebok Jalan, di Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, Senin (6/11). SERAMBI / SENI HENDRI 

* Tentang Perpanjangan Waktu Pengerjaan Proyek

KUALASIMPANG – Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati Hamdan Sati tidak lagi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk memperpanjang masa pengerjaan proyek, jika proyek tersebut tidak selesai dikerjakan sampai batas waktu sesuai kontrak. Sehingga tidak membebani APBK tahun berikutnya dalam membayar utang.

Saran tersebut diungkapkan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Tamiang, Suherman, dalam pandangannya terhadap perubahan APBK Aceh Tamiang tahun 2017 pada sidang paripurna, Senin (6/11).

Terkait usulan pembayaran utang dari Dinas PU dan Perumahan Rakyat terhadap proyek tahun 2016 sebesar Rp 6 miliar, ia mengatakan, pada rinsipnya Banggar tidak keberatan, selama prosedur administrasi dan mekanismenya diselesaikan terlebih dulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak, maka pelunasannya harus diselesaikan dan jangan lagi mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memperpanjang masa pengerjaan proyek, karena dikhawatirkan akan memberatkan APBK tahun berikutnya,” ujar Suherman.

Pada kesempatan tersebut, dewan juga mengingatkan kembali Bupati Aceh Tamiang, agar usulan program kegiatan yang bersumber dari dana DAK dan Otsus, dibahas terlebih dulu bersama dewan, sebelum pembahasan KUA dan PPAS. “Mengingat, fungsi tugas dan wewenang anggota dewan diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 pasal 2 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” tegasnya.

Terkait pembiayaan program dalam anggaran perubahan (APBK-P 2017), Banggar pun menyarankan 14 poin di antaranya, perlu mekanisme yang selektif dan bertingkat yang dilakukan oleh pengguna anggaran dan TAPK Kabupaten Aceh Tamiang dalam perencanaan program. Sehingga menghasilkan rencana program dan kegiatan yang lebih baik.

Disamping itu, perlu juga mekanisme yang terprogram secara baik dari eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran untuk saling mengawasi demi kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang. “Kepala SKPK perlu menyinkronkan dan memadukan program kegiatan antardinas, khususnya di bagian perencanaan masing-masing SKPK, untuk meneliti setiap usulan rencana program dan kegiatan dalam RKA SKPK yang diajukan masing masing bidang,” Suherman, juru bicara Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang.

Selain itu, tambah Suherman, tim anggaran Pemkab Aceh Tamiang juga perlu memperketat dan selektif dalam menetapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai tupoksi SKPK masing-masing, di samping meningkatkan pengawasan. “Kami meminta seluruh SKPK untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan proyek, khususnya yang masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan di akhir tahun ini,” katanya.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved