Laporkan Dana Desa, Warga Ngadu ke Dewan

MEULABOH - Sebanyak 20 warga dan unsur Tuha Peut Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat Senin (6/11) mendatangi DPRK. Kedatangan mereka untuk melapor terkait dugaan ketimpangan dana desa yang belum dipertanggungjawabkan serta sejumlah persoalan lain terkait dugaan tanda tangan palsu.

Massa diterima Ketua Komisi A DPRK Tata Irfan serta anggota Komisi Usman Daud dan Ketua DPRK Ramli SE di ruang Komisi A serta turut pula dihadiri Kepala Inspektorat Syamsuar SE. Aksi ke gedung dewan kemarin merupakan aksi lanjutan yang pernah dilancarkan dua bulan silam yang sempat diwarnai dengan menyegel kantor keuchik selama sepekan.

Perwakilan warga Mawardi, Mustafa dan Hamdani mengaku bahwa beberapa waktu lalu pernah ada kesepakatan akan diadakan pertemuan besar terkait pertanggungjawaban dana desa tahun 2015 dan 2016, tetapi pihak keuchik malah dinilai tertutup, dan sejumlah tuntutan mereka juga tidak dipenuhi. “Kami meminta adanya kepastian dan meminta Pemkab dan DPRK turun,” kata Hamdani yang juga Ketua Tuha Peut Desa Pungkie.

Ketua Komisi A DPRK Tata Irfan menyatakan apa yang disampaikan warga menjadi masukan pihaknya. DPRK akan turun ke lokasi sebelum mengambil langkah untuk diteruskan kepada Pemkab Aceh Barat. “DPRK dalam waktu dekat akan turun ke lokasi,” ujarnya. Kepala Inspektorat Aceh Barat Syamsuar juga menyampaikan pihaknya sudah menerima masukan dan dalam beberapa hari ke depan akan melakukan audit. “Apa yang dilaporkan oleh warga ke DPRK ini menjadi masukan serta akan dilaporkan ke bupati terhadap hasil audit nanti,” ujarnya.

Sementara itu Keuchik Pungkie Bustanuddin yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengaku dirinya sudah mendapat kabar terkait laporan warga ke DPRK. “Apa yang diprotes warga saya melihat adalah ingin menurunkan saya. Tidak masalah bila diaudit. Kita terbuka karena selama ini tidak ada hal yang menyimpang. Ketika penyegelan dulu juga ada diperiksa. Kita sudah adakan pertemuan,” katanya.(riz)