SerambiIndonesia/

Bintang Bulan Jadi Jualan Politik Parlok

Mencuatnya kembali persoalan bendera bintang bulan di Aceh dinilai salah satu strategi politik partai lokal

Bintang Bulan Jadi Jualan Politik Parlok
ARYOS NIVADA, Pengamat Politik dan Keamanan Aceh 

BANDA ACEH - Mencuatnya kembali persoalan bendera bintang bulan di Aceh dinilai salah satu strategi politik partai lokal (parlok) untuk meraih simpati publik jelang Pemilu 2019. Hingga kini, isu bendera dianggap masih sarat politik dan menjadi marketing politik paling ampuh bagi parlok jelang pemilihan.

Hal itu dikatakan pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada saat dimintai tanggapannya terkait isu bendera bintang bulan yang mencuat baru-baru ini. “Pembasan bendera Aceh mulai mencuat jelang Pileg 2014, tercatat pada medio 2013-2014. Kemudian sempat cooling down dan kembali heboh jelang Pilkada 2017, tepatnya medio Meret hingga Desember 2016,” sebut Aryos.

Artinya, sebut Aryos, isu ini memang selalu dimunculkan jelang kontestasi politik di Aceh, apakah itu pemilihan kepala daerah (pilkada) ataupun pemilihan legislatif (pileg).

Menurutnya, ini strategi politik yang sengaja dimainkan dan memiliki signifikansi dengan strategi partai lokal dalam meraih simpati publik dan menaikkan bergaining di hadapan Pemerintah Pusat.

“Sekaligus meneguhkan posisi partai lokal di mata publik sebagai partai yang komit dalam memperjuangkan MoU Helsinky atau UUPA. Itulah alasan kenapa hanya jelang pileg dan pilkada isu bendera mencuat ke permukaan. Ketika tidak pada momen itu, maka isu bendera relatif mengendur di DPRA,” kata Aryos.

Sebagaimana diketahui, isu bendera bintang bulan ini kembali muncul setelah anggota DPRA dari Partai Aceh (PA), Azhari Cagee menyerahkan selembar bendera bintang bulan kepada Wakil Gubernur Aceh dalam sidang paripurna Selasa (31/10). Aksi Cagee itu kemudian ditanggapi Mendagri, Tjahjo Kumolo dan menyatakan kepada media akan segera menggelar pertemuan membicarakan kembali persoalan bendera yang masih kontroversi itu.

Aryos Nivada dalam keterangannya kepada Serambi juga mengatakan, persoalan bendera Aceh memang diamanatkan dalam UUPA sebagai bentuk perjanjian dalam penandatanganan damai di Helsinki 12 tahun silam. Jika dilihat sejak UUPA diundangkan, ada kekosongan pembahasan bendera Aceh dari tahun 2007 sampai 2012. Qanun Nomor 3 tentang Bendera, Lambang, dan Himne baru digodok 2013.

“Berarti enam tahun Aceh vakum dari pembahasan bendera. Meskipun pada Pileg 2009 partai lokal sudah mendominasi DPRA, namun pembahasan bendera Aceh tidak langsung dituntaskan dan dibahas. Justru ketika jelang momen Pileg 2014 dan Pilkada 2017 isu bendera mencuat ke permukaan,” terang Aryos.

Aryos juga menjelaskan, bila mengacu pada PP Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembuatan Lambang, Bendera dan Panji, maka jelas bahwa bendera bintang bulan itu harus diubah--tidak mirip dengan bendera GAM pada masa konflik--jika ingin dijadikan bendera resmi Aceh. “Desain bendera Aceh selain harus sesuai PP Nomor 77 Tahun 2007, juga harus mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 188.34.-4791 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh,” katanya.

Menurutnya, dalam Keputusan Mendagri itu ditegaskan kembali, desain logo dan bendera organisasi terlarang yang tidak boleh digunakan, misalnya seperti logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh saat konflik. Selanjutnya logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Saat ini, kata Aryos, ada beberapa varian bendera yang diajukan. Setidaknya ada lima jenis desain bendera yang muncul. Pertama, bendera kerajaan Aceh yang mirip bendera kerajaan Arab Saudi, bendera Turki Sultan Selim II, bendera alam peudeung yakni bendera kerajaan Aceh yang digunakan pada masa Sultan Iskandar Muda.

Keempat, bendera perang Aceh. Bendera ini bukan bendera kerajaan Aceh, tapi bendera yang diusung mujahid Aceh ke medan perang saat melawan kolonial Belanda. Kelima, bendera Aceh merdeka yang dibuat oleh almarhum Hasan Tiro dan dikibarkan di Gunung Halimon pada 4 Desember 1976.

Sebenarnya untuk menentukan desain mana yang tepat, menurut Aryos pilihan itu perlu diserahkan kepada rakyat Aceh. Harus dilakukan semacam referendum atau jajak pendapat, agar rakyat Aceh dapat menentukan sendiri desain bendera yang layak digunakan. Selain itu pilihan desain bendera juga perlu dilakukan dengan beragam elemen yang berkepentingan meliputi semua suku di Aceh. “Upaya ini perlu, agar jangan sampai ada penolakan pengibaran bendera Aceh yang resmi oleh sebagian wilayah di Aceh,” pungkas Aryos. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help