SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Hukum yang Menindas

HUKUM semestinya dapat menjadi alat untuk memberikan kepastian dan keadilan, namun, pada praktiknya dapat saja terjadi anomali

Hukum yang Menindas
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Massa aksi 299 melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR DPR Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (29/09/2017). Massa menolak perpu ormas dan melawan kebangkitan PKI kepada pemerintah Indonesia. 

Oleh M. Nasir Djamil

HUKUM semestinya dapat menjadi alat untuk memberikan kepastian dan keadilan. Namun, pada praktiknya dapat saja terjadi anomali, di mana hukum dijadikan sebagai alat untuk melakukan penindasan. Ia akan sangat bergantung pada siapa yang berkuasa dan siapa yang menjalankannya. John Austin (1790-1859) pernah menyebut, hukum semata-mata kehendak dari penguasa (command of the souvereign) yang kemudian melahirkan ajaran “legisme” atau “positivisme”. Karena itu, faktor penguasa sebagai pemegang hukum akan menjadi faktor penentu apakah hukum akan dapat adil atau menindas. Bahkan, pernah suatu masa hakim hanya dijadikan sebagai corong undang-undang tanpa memperhatikan keadilan.

Anomali antara idealitas hukum sebagai kunci keadilan dan realitas hukum sebagai alat penindas dalam konteks Indonesia saat ini dapat kita rasakan melalui kehadiran Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sebentar lagi akan menjadi undang-undang pasca persetujuan mayoritas anggota DPR. Kita tentunya bersepakat bahwa dalam hal tertentu Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibatasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J UUD 1945.

Karena itu, ormas sebagai ekspresi hak berserikat dan berkumpul dalam batas-batas tertentu dapat saja dibubarkan. Batas-batas tertentu tersebut dapat berbentuk ormas yang berkehendak mengganti ideologi dan dasar negara, ormas yang radikal dan sering meresahkan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun, pembubaran tersebut haruslah atas dasar objektivitas yang proporsional. Karenanya, proses pembubaran ormas harus melibatkan peradilan sebagai organ kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparsial (tidak memihak).

Proses pembubaran ormas melalui peradilan inilah yang kemudian dinihilkan dalam Perppu Ormas. Dengan demikian, pembubaran ormas dapat dengan mudah dilakukan oleh pemerintah (baca; penguasa) apabila dianggap bertentangan dan melakukan upaya-upaya penggantian ideologi dan dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Itu artinya, hanya pemerintah yang memiliki tafsir tunggal terhadap ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi dan dasar negara. Dejavu Beleid dan praktik seperti itu sebenarnya pernah terjadi baik pada periode demokrasi terpimpin Soekarno maupun rezim Orde Baru Soeharto. Menjadi pertanyaan, apakah ini bentuk hukum yang menindas?

Hukum responsif vs hukum menindas
Adalah Philips Nonet dan Philip Selznick dalam karya monumentalnya Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (1979) menyebutkan adanya pengaruh tatanan politik pemerintahan terhadap karakter produk hukum. Ada yang otonom dan ada yang menindas, ada pula yang ortodoks dan responsif. Karakter hukum otonom diartikan sebagai hukum yang bebas dari politik, ruang diskresi yang terbatas dan pemaksaannya pun dikontrol oleh pembatasan-pembatasan hukum.

Karena itu, dalam hukum otonom terdapat prosedur dan syarat-syarat yang ketat dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hal sebaliknya dalam karakter hukum yang menindas, di mana hukum tunduk pada politik kekuasaan, hukum dipenuhi ruang diskresi, dan tidak ada pembatasannya. Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari (2004) menyebut, gagasan hukum menindas mengindikasikan bahwa hukum merupakan “keadilan yang beku” dan mempunyai sifat represif dengan harapan membuat kekuasaan lebih efektif.

Sementara itu karakter hukum ortodoks mengindikasikan pembangunan hukum terpusat pada lembaga negara (baik pemerintahan dan parlemen) yang dominan dan monopolis yang menghasilkan hukum yang bersifat positivis-instrumentalis dan menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Lawan dari karakter hukum ortodoks adalah hukum responsif dimana peradilan dan partisipasi kelompok maupun individu dalam pembuatan hukum memiliki peranan yang strategis, sehingga pembangunan hukum tidak semata-mata perintah penguasa semata, melainkan juga sebagai bentuk respons aspirasi masyarakat.

Atas dasar karakter tersebut, Mahfud MD (1998) menyebut konfigurasi politik demokratis akan dapat menghasilkan karakter hukum yang responsif dan populistik, sementara konfigurasi politik otoriter akan menghasilkan karakter hukum yang konservatif, ortodoks, elitis dan represif.

Menilik penjabaran tersebut, maka dapat dikatakan Perppu Ormas yang menihilkan peran peradilan dalam proses pembubaran Ormas adalah bentuk hukum yang ortodoks sekaligus menindas. Praktik pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan tanpa peradilan, bahkan tanpa peringatan pertama sebagaimana terdapat dalam Perppu menjadi bukti nyata hukum yang menindas. Walaupun secara pribadi tidak bersepakat dengan model “Dakwah Khilafah HTI”, namun upaya untuk membubarkan HTI dengan cara-cara yang semena-mena tersebut tetaplah harus ditentang. Karena Perppu Ormas tersebut tidak hanya mengancam HTI sendiri, melainkan juga menjadi ancaman untuk seluruh ormas, karena penerapannya sangat bergantung pada perspektif yang sedang berkuasa.

Sikap paradoks
Menjadi menarik untuk melihat beberapa fraksi di DPR memberikan persetujuan terhadap Perppu Ormas namun dengan syarat, yakni akan dilakukan revisi. Padahal dalam konteks aturan main Perppu yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, pilihannya hanya dua, menerima atau menolak. Menerima artinya seluruh ketentuan dalam Perppu akan berlaku menjadi UU, menolak artinya Perppu tersebut harus dicabut. Karenanya, sikap menerima dengan catatan revisi merupakan bentuk paradoks, walau dalam batas-batas tertentu dapat diterima sebagai cara halus untuk penolakan. Bahkan lebih paradoks lagi, usulan revisi adalah mengembalikan proses pembubaran ormas melalui pengadilan sebagaimana diusulkan oleh beberapa fraksi di DPR. Kalau demikian adanya, tentu menimbulkan banyak pertanyaan; mengapa sebelumnya tidak menolak saja?

Namun demikian, mengingat proses politik persetujuan oleh DPR terhadap Perppu Ormas telah dilakukan, maka upaya melakukan revisi dan mengembalikan pranata peradilan dalam proses pembubaran ormas adalah sebuah langkah darurat yang harus didukung secara bijak. Hal tersebut penting sebagai upaya untuk menghapus hukum yang dapat menindas sekaligus mengembalikan marwah konfigurasi politik yang demokratis di Indonesia. Walau bagaimanapun, hampir dua dekade reformasi berjalan dengan semangat demokratisasi jangan sampai berubah menjadi represif dan otoriter kembali. Kalaupun revisi tidak tercapai, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution harus memainkan perannya untuk dapat meluruskan kembali aturan hukum yang menindas tersebut.

* M. Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI. Email: nasirdjamil44@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help