SerambiIndonesia/

Tim Saber Pungli Tangani 53 Kasus OTT

Sejak Januari hingga Oktober 2017, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Aceh menangani 53 kasus

Tim Saber Pungli Tangani 53 Kasus OTT
KOMISIONER Ombudsman RI, Ahmad Suaidi (tengah) dan Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin serta Redaktur Pelaksana (Redpel) Serambi Indonesia, Yarmen Dinamika menerima kunjungan dari ombudsman ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Selasa (7/11). 

* Rp 850 Juta Uang Negara Terselamatkan

BANDA ACEH - Sejak Januari hingga Oktober 2017, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Aceh menangani 53 kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai kalangan lainnya.

Hal itu diungkapkan Ketua Pokja Unit Pencegahan Saber Pungli Aceh, Dr Taqwaddin Husein MH, saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, di Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, bersama Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaidi, Selasa (7/11).

“Dari 53 kasus OTT yang sudah ditangani, Rp 850 juta uang negara berhasil diselamatkan,” ujar Taqwaddin yang juga Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Kedatangan Taqwaddin dan Ahmad Suaidi disambut Yarmen Dinamika dan Bukhari M Ali selaku Redaktur Pelaksana dan Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia.

“Kami ke mari untuk meminta dukungan Serambi Indonesia terhadap ombudsman, sehingga niat kita bersama memperbaiki bangsa dan kesejahteraan masyarakat, bisa sejalan,” ujar Ahmad. Dijelaskan, hal mendasar yang paling penting dibenahi adalah masalah pendataan penduduk yang seharusnya menjadi prasyaratan penting bagi sebuah negara.

Taqwaddin menambahkan, walau Aceh merupakan daerah yang menerima dana otonomi khusus (otsus), tapi tidak sebanding dengan kesejahteraan Aceh. Misalnya, kompetensi guru dan pelayanan kesehatan yang masih rendah. “Ini belum kita singgung indeks kepuasan, yang standar nasional saja banyak belum terpenuhi,” sebut Taqwaddin.

Berkaitan dengan 10 pelanggaran administrasi yang menjadi fokus Ombudsman Aceh pada tahun 2016, Taqwaddin mengatakan, penundaan berlarut yang dilakukan ASN merupakan yang paling dominan. Artinya, tidak menuntaskan pekerjaan dengan cepat. Lalu, cara melayani pejabat dan ASN di Aceh kurang bagus, serta pungli.

“Tapi, untuk pungli sudah banyak berkurang. Ombudsman terus berusaha menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu yang sudah kami lakukan adalah mengawal setiap tahapan seleksi CPNS Kemenkumham beberapa waktu lalu,” tutup Taqwaddin.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help