Dewan Tamiang Setuju Bayar Utang Rp 6 M

Setelah melalui pembahasan alaot, akhirnya DPRK Aceh Tamiang setuju menganggarkan dana untuk pembayaran

Dewan Tamiang Setuju Bayar Utang Rp 6 M
Jembatan Los Kala, Lhokseumawe yang di bangun akhir 2016 lalu, pembangunannya sekarang terhenti menunggu pekerjaan tahap II 2017, Rabu (5/4/2017). SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

* Melalui APBK-P 2017

KUALASIMPANG – Setelah melalui pembahasan alaot, akhirnya DPRK Aceh Tamiang setuju menganggarkan dana untuk pembayaran utang proyek tahun 2016 di Dinas PU dan Pemukiman Rakyat sebesar Rp 6 miliar. Bahkan syarat yang sempat diminta dewan, yakni laporan hasil audit dari inspektorat pun kini tak ditagih lagi.

Anggota Banggar Aceh Tamiang, Siti Zaleha, Rabu (8/11) mengatakan, setelah melalui pembahasan panjang di Banggar, akhirnya dewan tidak keberatan menggarkan pembayaran utang atas empat proyek yang terdiri dari dua proyek jembatan dan dua proyek jalan senilai Rp 6 miliar. “Karena utang tersebut memang ada, jadi sudah seharusnya dibayar,” tambah Syaipul Bahri, Ketua Komisi D DPRK Aceh Tamiang.

Dana untuk membayar utang kepada rekanan itu akan ditempatkan di DPPKA Aceh Tamiang. Sedangkan teknis pembayaran akan diatur oleh SKPK terkait.

Pernyataan ini menjawab kekhawatiran pihak rekanan jika utang tersebut batal dibayar karena terkendala oleh persetujuan DPRK setempat. Padahal, pengerjaan proyek telah selesai dan telah diserahterimakan. “Keempat proyek tersebut telah selesai kami kerjakan dan sudah dilakukan serah terima dengan dinas terkait. Sehingga tidak ada alasan eksekutif maupun legislatif untuk menunda pembayaran uang sisa proyek ini,” kata Alid, perwakilan rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud.

Mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Aceh Tamiang, Fahruddin, mengatakan uang untuk membayar utang sebesar Rp 6 miliar itu sudah disiapkan dan tidak ada alasan bagi Pemkab Aceh Tamiang untuk tidak membayar sisa uang rekanan yang belum dibayar sebesar 30 persen dari total biaya atas keempat proyek fisik di kabupaten ini. “jika tak segera dilunasi, kami khawatir uang tersebut digunakan untuk kegiatan lain,” ujar Fahruddin.

Jika hal itu terjadi, dipastikan pembayaran utang akan molor lagi dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum dari pihak rekanan. Karena pembayaran jasa konstruksi ini sudah tertunda hampi satu tahun, karena saat tiba waktu pembayaran uang sisa proyek sebesar 30 persen itu pada akhir tahun 2016, ternyata APBK murni tahun 2017 sudah selesai dibahas. Sehingga pembayarannya tertunda hingga pembahasan APBK Perubahan.

“Kami sudah 10 bulan menunggu uang ini dicairkan. Karena itu kami meminta Banggar DPRK Aceh Tamiang dan eksekutif tidak menunda-nunda pembayaran utang kepada rekanan,” tukas Alid, perwakilan rekanan.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved