SerambiIndonesia/

Penarik Becak Mengadu ke DPRA

Sejumlah penarik becak yang beroperasi di Kota Banda Aceh, bersama pengurus Masyarakat Transportasi

Penarik Becak Mengadu ke DPRA
T Irwan Djohan 

* Minta Transportasi Online Distop

BANDA ACEH - Sejumlah penarik becak yang beroperasi di Kota Banda Aceh, bersama pengurus Masyarakat Transportasi (Mastras) Aceh, Rabu (8/11), mengadukan nasib ke pimpinan DPRA dan meminta agar transportasi online yang beroperasi di Kota Banda Aceh dihentikan. Kehadiran para awak becak itu diterima Wakil Ketua II DPRA, T Irwan Djohan, di ruang kerjanya.

Kepada Irwan Djohan, seorang penarik becak bernama Sulaiman Hanafi mengatakan, sejak kehadiran transportasi online di Banda Aceh, penghasilan penarik becak mesin turun drastis. Hal senada juga diungkapkan Sutrisno, penarik becak lainnya.

Sutrisno menjelaskan, dua tahun lalu sebelum ada transportasi online dan kutaraja transport beroperasi di Kota Banda Aceh, mereka bisa meraup penghasilan antara Rp 100.000-Rp 200.000/hari. Hasil itu mampu memenuhi kebutuhan makan dan bisa pendidikan anak. “Tapi sekarang, untuk mendapatkan penghasilan Rp 50.000/hari saja, sangat susah, karena penumpang becak beralih ke transportasi online,” tuturnya.

“Kedatangan kami ke DPRA selain mengadukan nasib atas usaha mereka yang semakin sulit, juga untuk memohon perbaikan kenderaan yang sudah tua dan mengusulkan agar kegiatan transport online distop,” pungkas Sutrisno.

Sementara Penasihat Masyarakata Transportasi Aceh, Rizal, mengatakan kehadiran mereka bertemu Wakil Ketua II DPRA, Irwan Johan, untuk mengajak para penarik becak menyampaikan aspirasinya dan berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah itu.

Secara terbuka Rizal mengatakan, bahwa sulit untuk menyetop transportasi online. Alasannya, karena mereka memberikan layanan transportasi murah dan cepat kepada masyarakat. Layanan yang mereka berikan, mendapat sambutan publik dan masyarakat pengguna jasa transportasi. “Jadi, kami mengajak penarik becak bertemu pimpinan DPRA untuk berdikusi dan cari solusi terhadap persoalan ini,” tandas Rizal.

Wakil Ketua II DPRA, T Irwan Djohan, menyatakan muncul transportasi online merupakan tuntutan zaman dan dampak dari perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Akibat kemajuan teknologi itu, banyak orang membuat program dan aplikasi transportasi online.

Jika aplikasi transportasi online itu tidak memberikan kemudahan dan keuntungan, pasti aplikasi itu ditinggalkan penggunanya. Faktanya, transportasi online itu diminati masyarakat dan memberikan keuntungan bagi pelakunya, bagaimana mau distop. Pemerintah pusat sendiri hanya membuat aturannya.

Kalau minta operasi transportasi online distop, Irwan menyatakan itu bukan wewenang DPRA. Penghentian transportasi online itu ranahnya eksekutif, yaitu Gubernur dan Walikota/Bupati.

Irwan Djohan menyarankan agar para penarik becak bergabung dengan kumpulan transportasi online. Sedangkan mengenai becak yang sudah tua, Irwan akan mengusulkan anggaran bantuan ke pihak eksekutif.

“Di beberapa daerah, transportasi konvensional sudah bergabung ke transportasi online. Seperti di Yogyakarta dan daerah lainnya,” pungkas Wakil Kedua II DPRA itu.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help