SerambiIndonesia/

BPK Minta Dokumen ke Kejati

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh saat ini menunggu dokumen tambahan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)

BPK Minta Dokumen ke Kejati
PEMIMPIN Umum Harian Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar didampingi Pemimpin Perusahaan, Mohd Din menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, Isman Rudy dan rombongan yang hadir ke Kantor Harian Serambi Indonesia, di Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (9/11). 

* Terkait Kasus Dana Rp 650 M

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh saat ini menunggu dokumen tambahan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terkait kasus dana hibah bantuan sosial (bansos)Rp 650 miliar yang disebut-sebut untuk peningkatan kesejahteraan eks kombatan GAM yang dikucurkan Pemerintah Aceh tahun 2013.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Isman Rudy mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan audit investigasi terhadap anggaran tersebut apabila tak ada bukti tindak pidana. Karena itu, dia meminta Kejati memberikan dokumen yang berkaitan dengan item penggunaan dana Rp 650 miliar itu.

“Soalnya, dalam pemeriksaan kita tidak ada item belanja untuk eks kombatan, tidak ada. Yang pernah kami lakukan pemeriksaan pada 2012-2013 yaitu pemeriksaan dana bansos hibah. Apakah dana bansos hibah ada hubungannya dengan dana kombatan? Itu perlu pendalaman lebih lanjut,” katanya, Kamis (9/11).

Isman Rudy menyampaikan itu saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Serambi Indonesia di Gampong Meunasah Manyang, Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Hadir juga Kepala Sekretariat Perwakilan Sigit Hermawan, Syafruddin Lubis, Zayat Ramdiansyah, dan Ari Endarto masing-masing sebagai Kepala Subauditorat Aceh I, II, dan III.

Selain itu, tampak hadir Kasubag Humas dan Tata Usaha Kantor Perwakilan (Kalan) Kautsar Aditya W, Kasubbag Sumber Daya Manusia (SDM) Dhani Adrian, Kasubbag Umum dan Teknologi Informasi (TI) Taufikurrahman, Kasubbag Hukum Awaluddin, dan dua pegawai kantor itu.

Kedatangan rombongan dari BPK tersebut disambut Pimpinan Umum Harian Serambi Indonesia H Sjamsul Kahar, Pimpinan Perusahaan Mohd Din, Redaktur Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Yocerizal, Manajer Iklan Hari Teguh Patria, dan Manajer Percetakan Umum Firdaus D.

Isman menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa penerima dana bansos hibah tersebut benar merupakan mantan kombatan. Namun, terkait hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap dana bansos hibah telah diberikan kepada pihak Kejati.

Dengan melihat hasil pemeriksaan BPK terhadap dana bansos dan hibah tahun 2012-2013, Isman berharap Kejati bisa menarik benang merah antara laporan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) dengan hasil pemeriksaan BPK. Apakah ada hubungannya dengan penggunaan dana Rp 650 miliar atau tidak?

Isman menyebutkan, total penggunaan anggaran dari dua tahun dana bansos hibah mencapai triliunan rupiah. Pihaknya juga mendapatkan 12 temuan. Namun, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan mata anggaran yang dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi eks kombatan.

“Setelah kita serahkan LHP-nya ke kejaksaan, hingga kini kita belum ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak kejaksaan. Sementara kita sendiri menunggu, dari laporan GeRAK kepada Kejati dengan hasil pemeriksaan kami apakah kita bisa tindak lajuti dalam rangka pendalaman lebih lanjut?” ucapnya.

Isman mengaku, ia merasa terganggu dengan pernyataan Kajati Aceh yang saat itu dijabat Raja Nafrizal MH (kini menjabat Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) di Kejagung RI), yang menyatakan permasalahan dana eks kombatan Rp 650 miliar terkendala audit BPK.

“Kalau dibilang terkendala audit BPK, sementara kita sendiri lagi nunggu lho Pak terkait hasil penyampaian laporan kami kepada pihak kejaksaan. Apakah ada benang merah eks kombatan dengan dana bansos hibah?” ujar dia yang tidak menerima “penghakiman” pihak kejaksaan.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat dalam debat calon gubernur/wakil gubernur Aceh tahap II pada pilkada lalu. Keberadaan dana ini disoal oleh calon gubernur nomor urut 2, Zakaria Saman (Apa Karya) kepada cagub nomor urut 4, dr Zaini Abdullah sebagai calon petahana dalam sesi tanya jawab debat kandidat.

Lalu, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Rabu 24 Januari 2017 melaporkan kasus ini ke Kejati Aceh saat dipimpin Raja Nafrizal. Menurut GeRAK, dana itu dikelola oleh sebelas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan membuat sejumlah rancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat eks kombatan GAM. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help