SerambiIndonesia/

Mendagri Berhentikan Makrum

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memberhentikan Ir Makrum Thahir sebagai anggota DPRA

Mendagri Berhentikan Makrum
Muharuddin 

* Sebagai Anggota DPRA dari PA

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memberhentikan Ir Makrum Thahir sebagai anggota DPRA masa jabatan 2014-2019. Keputusan tersebut menindaklanjuti surat usulan Penganti Antarwaktu (PAW) dari DPA Partai Aceh yang dikirim melalui DPRA dan diteruskan oleh Gubernur Aceh kepada Mendagri.

Dalam surat nomor 108/DPA-PA/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017, DPA Partai Aceh mengusulkan PAW anggota DPRA dari Partai Aceh, Makrum Thahir dan mengangkat pengantinya, H Dahlan Jamaluddin SIP. Atas dasar surat tersebut, Mendagri mengeluarkan keputusan Nomor 161.11-8487 tahun 2017, yang diteken Mendagri Tjahjo Kumolo pada 27 Oktober 2017.

“Meresmikan pemberhentian dengan hormat saudara Ir Makrum Thahir dari kedudukannya sebagai anggota DPRA masa jabatan 2014-2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRA,” bunyi salinan surat keputusan Mendagri yang diterima Serambi, Kamis (9/11). Penetapan tersebut berlaku sejak ditetapkan salinan keputusan.

Keluarnya keputusan ini tentu membuat anggota DPRA dari daerah pemilihan II (Pidie-Pidie Jaya) ini kaget. Betapa tidak, sebelumnya DPA Partai Aceh melalui suratnya 127/DPA-PA/IX/2017 tanggal 8 September 2017 telah mengeluarkan pencabutan surat PAW yang sebelumnya telah diajukan ke DPRA dan sudah pula ditindaklajuti oleh Gubernur Aceh untuk dikirim Mendagri.

Pengeluaran surat pembatalan PAW tidak terlepas dari gugatan Makrum terhadap DPA Partai Aceh di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh. Sebelumnya surat Mendagri Nomor 161.11/6903/OTDA tanggal 7 September 2017 menyebutkan surat PAW belum dapat diproses lebih lanjut sampai gugatan tersebut berkekuatan tetap (inkrah) dari pengadilan.

Belakangan, pada 27 Oktober 2017 Mendagri tetap mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Makrum Thahir. Usut punya usut, ternyata surat pencabutan PAW yang dikeluarkan DPA Partai Aceh tidak pernah diteruskan oleh DPRA melalui Gubernur Aceh kepada Mendagri. Sehingga, Mendagri tidak pernah menerima surat tersebut.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin membenarkan perihal tersebut. “Surat itu belum sempat kita kirim. Sebab sebelum diproses ada keputusan baru dari partai yang meminta pergantian saudara Makrum dengan Dahlan. Jadi bukan tidak diproses, tapi belum sempat diproses karena sudah ada keputusan baru dari partai,” katanya kepada Serambi.

Terkait dengan gugatan Makrum di PN Banda Aceh, kata Muharuddin, sudah selesai. Sebab pengadilan sudah memutuskan agar persoalan tersebut dikembalikan ke partai untuk diselesai. Dengan terbitnya keputusan pengadilan yang menyerahkan kepada partai, berarti secara hukum tidak ada persoalan lagi,” ucap dia.

Makrum Thahir melalui kuasa hukumnya, M Isa Yahya SH mengaku tidak menerima keputusan Mendagri karena dinilai cacat hukum. Menurutnya, persoalan hukum di pengadilan belum selesai meskipun sudah ada keputusan dari majelis hakim pada Senin, (6/11). Dia menyatakan, pihaknya diberi waktu 14 hari untuk menentukan sikap.

“Kita akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) besok (hari ini). Kami harap MA memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa kembali perkara itu. Karena sepengetahuan kami tidak ada pengadilan lain untuk mengadili perakara ini karena Partai Aceh tidak ada Mahkamah Partai atau Dewan Kehormatan Partai untuk memeriksa persoalan ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Ketua DPRA agar menunda pelantikan terhadap Dahlan Jamaluddin sebagai Anggota DPRA pengganti Makrum, sampai keluarnya putusan inkrah dari pengadilan terkait gugatan yang sedang diajukan.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help