SerambiIndonesia/

Investasi ke Aceh Tersendat

Iklim investasi di Aceh saat ini belum tampak mengairahkan bahkan terkesan tersendat-sendat

Investasi ke Aceh Tersendat
Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali bersama Manajer Multimedia Serambi Group Zainal Arifin M Nur menyambut kedatangan Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Prof Dr Todung Mulya Lubis SH LLM yang didampingi Ketua DPD Ikandin Aceh, Safaruddin SH yang berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, Sabtu (11/11) pagi. SERAMBI/BUDI FATRIA 

* Investor tidak Nyaman dengan Kegaduhan Politik

BANDA ACEH - Iklim investasi di Aceh saat ini belum tampak mengairahkan bahkan terkesan tersendat-sendat. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan investor urung menanamkan modalnya di Aceh, salah satunya tidak adanya kenyamanan dan kegaduhan politik.

Pendapat itu disampaikan oleh calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Norwegia, Prof Dr Todung Mulya Lubis SH LLM saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Gampong Meunasah Manyang, Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Sabtu (11/11).

Todung yang juga Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu datang bersama Ketua DPD Ikadin Aceh yang juga Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH disambut oleh Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali dan Wakil Redaktur Pelaksana (Waredpel), Zainal Arifin.

“Investasi ke Aceh tersendat-sendat. Saya tidak baca statistik sebelum datang ke sini, tapi saya tidak heran kalau investasi tersendat-sendat,” kata Todung yang akan bertugas sebagai Dubes RI untuk Norwegia pada Februari 2018.

Secara nasional, Todung menjelaskan, penghambat masuknya investasi domestik dan asing ke Indonesia hanya karena kondisi objektif yang terjadi secara global. Bahkan, dia memprediksi selama dua tahun ke depan, iklim investasi di Indonesia akan mengalami stagnan.

“Kenapa secara nasional investasi asing dan domestik terhambat, menurut saya karena tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun politik. Artinya, kegaduhan politik akan sangat banyak dan bukan mustahil kegaduhan itu mengulangi apa yang terjadi di Jakarta,” ucap pengacara senior ini.

Pada bagian lain, Ketua DPP Ikandin, Todung Mulya Lubis juga menyampaikan bahwa prilaku politik cari proyek masih saja menjadi masalah besar dalam sistem pemerintahan saat ini. Menurutnya, reformasi mental tidak bisa mengubah prilaku koruptif dari pejabat negara.

“Kita harap partai baru menjadi partai reformis, ternyata tidak juga. Prilaku politiknya cari proyek, bancakan. Kesempatan itu dimanfaat semaksimal mungkin. Budaya politik itu menurut hemat saya juga ditemukan di Aceh,” katanya.

Todung sebagai orang yang terlibat dari dalam proses perdamaian GAM-RI menambahkan bahwa masuknya eks kombatan dalam sistem pemerintahan di Aceh juga tidak membawa pengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita lihat peta politik Aceh banyak dikuasai oleh teman-teman eks GAM. Tapi apakah prilaku politik pemerintah berubah atau tidak, atau sama aja dengan yang dulu, menurut saya sama aja. Apa yang bisa kita lakukan? Merubah budaya, kultul prilaku politik ini,” ujar dia.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help