SerambiIndonesia/

Salam

Tak Etislah Menyerobot Pulau Milik Tetangga

JUDUL berita headline halaman 1 Harian Serambi Indonesia, Minggu kemarin, cukup menyentak: Empat Pulau di Singkil

Tak Etislah Menyerobot Pulau Milik Tetangga
IST
Tim Garda Batas Aceh mengecek monumen yang dibangun Pemerintah Aceh di Pulau Panjang, Mei 2017. 

JUDUL berita headline halaman 1 Harian Serambi Indonesia, Minggu kemarin, cukup menyentak: Empat Pulau di Singkil Diklaim Milik Sumut. Keempat pulau itu adalah Pulau Mangkir Besar dan Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keempat pulau di perairan Aceh Singkil itu masuk dalam rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Tepatnya diklaim masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah yarng berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh
Singkil. Kasus klaim sepihak itu terungkap saat berlangsung acara konsultasi publik dokumen penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumut pada 9 November lalu di Kantor Gubernur Sumut. Wakil Aceh diundang hadir dalam kegiatan itu, yakni pihak Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Biro Tata Pemerintahan Aceh.

Untung saja ada wakil dari Aceh Singkil yang hadir dalam konsultasi publik itu, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Aceh Singkil, Mohd Ichsan. Terang saja saja Ichsan protes begitu tahu ada empat pulau yang sejak dari dulunya masuk dalam wilayah Singkil tiba-tiba diklaim Sumut sebagai wilayahnya.

Bagi kita orang Aceh, tindakan ini tentu saja menyakitkan.Kita bahkan berhak menyebutnya sebagai penyerobotan atau bahkan pencaplokan. Dan ini sungguh sangat tidak etis dilakukan oleh provinsi tetangga yang telanjur kita anggap sebagai tetangga yang baik dan saling menghargai.

Kita jadi bertanya, apa sebetulnya motivasi dan target utama Pemerintah Provinsi Sumut memasukkan empat pulau milik Aceh itu ke wilayah teritori mereka, selain motif ekspansi atau malah pencaplokan? Kita tak haruslah menjadi seorang jenius untuk bisa memastikan bahwa sebetulnya Pemerintah Provinsi Sumut pun punya peta wilayah dan batas-batas yang jelas tentang luas wilayah daratan dan perairannya.

Aceh juga memiliki peta wilayah yang jelas batas geografi maupun astronominya. Empat pulau yang diperebutkan itu jelas termasuk dalam wilayah Aceh. Jadi, kalau ada tetangga yang mengklaim pulau-pulau tak berpenghuni itu sebagai miliknya, itu namanya tetangga yang cari-cari masalah atau cari-cari pasal. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh harus menghentikan upaya ekspansi ataupun pencaplokan wilayah ini.

Tunjukkan bukti dan sebaiknya dengan teknologi GPS (geography positioningsystem) bahwa keempat pulau itu benar milik Aceh. Jika Pemerintah Sumut ‘ngotot’ dengan klaim sepihaknya itu, maka Kepala Biro Tata Pemerintahan segeralah menghubungi Badan Informasi Geospasial (BIG)—sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)— untuk membantu memediasi penyelesaian sengketa batas antarprovinsi ini.

Kita percayakan kepada BIG untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, faktual, dan fair, mengingat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Target kita melibatkan BIG dalam persoalan ini hanya satu: agar pulau-pulau milik Aceh jangan pernah jatuh ke tangan pihak lain, sekalipun itu tetangga. Apalagi kalau tetangga itu bermental penyerobot dan kurang memahami etikahidup berdampingan dalam harmoni dan kedamaian dengan tetangganya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help