SerambiIndonesia/

Bawaslu Aceh Sidangkan Gugatan Partai GRAM

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh menyidangkan gugatan yang diajukan Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri

Bawaslu Aceh Sidangkan Gugatan Partai GRAM
Ketua DPP Partai GRAM, Tarmidinsyah Abubakar dampingi Sekjen, Khairul Muhar mengikuti sidang sengketa pemilu di Bawaslu Aceh, Selasa (14/11). 

BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh menyidangkan gugatan yang diajukan Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Partai GRAM mempersoalkan KIP karena tidak meloloskan partai tersebut sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Sidang kedua tersebut berlangsung di ruang sidang Bawaslu Aceh, Banda Aceh, Selasa (14/11). Perkara itu disidang oleh Ketua Bawaslu Aceh, Muklir didampingi dua anggota, Zuraida Alwi dan Asqalani. Sidang kemarin beragenda mendengarkan keterangan dari para pihak.

Hadir dari pelapor, Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai GRAM, Tarmidinsyah Abubakar dan Khairul Muhar. Sedangkan dari terlapor hadir Ridwan Hadi, Basri M Sabi dan Fauziah Intan masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan komisioner KIP Aceh.

Sekjen DPP Partai GRAM, Khairul Muhar kepada majelis hakim menyampaikan bahwa pihaknya merasa dirugikan dengan pemberlakukan sistem informasi partai politik (sipol) sebagai salah satu aturan yang bisa menggugurkan parpol sebagai calon peserta Pemilu.

Dia mengatakan pihak KIP tidak pernah memberitahukan saat melakukan sosialisasi bahwa sipol merupakan salah satu aturan yang mengikat dan bisa mengugurkan parpol. “Itu tidak diberitahu kepada kami bahwa partai harus memberikan data melalui sipol agar partai itu lulus,” katanya.

Bahkan tidak ada bukti bukti tertulis yang diberikan kepada Partai GRAM, bahwa sipol menjadi satu aturan lulus atau tidaknya partai politik lokal di Aceh. “Kalau itu satu kewajiban, berarti ada surat tertulis ke partai bahwa itu memang diatur dalam undang-undang,” ucap dia.

Khairul mengakui bahwa ketidaklulusan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2019 karena tidak semua data dimasukan dalam sipol. Kendati demikian, dia menyampaikan sudah mencoba menguploud data ke sipol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar bisa mendapatkan bukti kelulusan dari KIP, maka setiap partai diwajibkan memasukan data keanggotaannya ke sipol minimal 2/3 dari 23 kabupaten kota di Aceh yaitu harus ada 16 kabupaten kota. “Hanya satu lagi yang tidak teruploud, yaitu dari Aceh Tamiang,” kata Khairul.

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi membantah pernyataan Khairul Muhar yang menyatakan KIP tidak mensosialisasikan fungsi sipol sebagai aturan. Padahal, KIP juga sudah pernah menyampaikan kepada pengurus Partai GRAM saat mengantar berkas pendaftaran ke kantor KIP Aceh.

“Jadi kita sudah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada parpol agar menyiapkan seluruh dokumen yang disyaratkan undang-undang untuk dimasukan dalam sipol. Sejak 9 Mei 2017 kita sudah melakukan sosialisasi,” katanya.

Fauziah juga menyampaikan bahwa ketentuan sipol sebagai sebuah aturan sudah pernah disampaikan pihaknya kepada parpol. Bahkan, ketentuan itu juga dimuat dalam pengumuman pembukaan pendaftaran parpol sebagai calon peserta Pemilu 2019.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help