SerambiIndonesia/

Dana Peningkatan Syariat Islam Minim

Anggota DPRK Pidie, Khairil Syahrial mengkritik minimnya dana yang diplotkan untuk peningkatan penegakan syariat Islam

Dana Peningkatan Syariat Islam Minim
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Suasana sidang paripurna laporan panitia khusus (pansus) di DPRK Pidie 

* Kritik Dewan Terkait KUA-PPAS APBK Pidie

SIGLI - Anggota DPRK Pidie, Khairil Syahrial mengkritik minimnya dana yang diplotkan untuk peningkatan penegakan syariat Islam yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Pidie 2018, pada saat pembahasan di gedung dewan, Senin (13/11).

“Alokasi dana untuk peningkatan penegakan syariat Islam yang diajukan eksekutif ini belum sesuai dengan Qanun Nomor 8 tahun 2014 pasal 10 yang mengamanatkan pengalokasian dana untuk pelaksanaan syariat Islam minimal 5 persen dari APBK/APBA,” ujarnya.

Ia pun menilai dukungan Pemkab Pidie terhadap peningkatan penegakkan syariat Islam di kabupaten ini masih kurang maksimal. “Pemerintah sering berkoar-koar tentang pentingnya pelaksanaan syariat Islam, tapi tidak didukung dengan anggaran yang cukup,” kata Khairil.

Mengacu Qanun Nomor 8 tahun 2014, seharusnya jika APBK Pidie mencapai Rp 2 triliun, maka anggaran untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam sebesar 5 persen yang wajib disediakan sebesar Rp 100 juta. Namun dalam KUA-PPAS APBK Pidie 2018, dana yang diplot tidak sampai Rp 100 juta.

Karena itu, ia meminta tim penyusun anggaran dari pihak eksekutif, mengkaji ulang rancangan PPAS yang diajukan, dengan menambah anggaran untuk pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie.

Dia mencontohkan, Dinas Pendidikan Dayah mendapat porsi anggaran lebih sedikit dari Dinas Pendidikan. “Para pimpinan dayah kecewa terhadap minimnya alokasi dana tersebut. Seolah tidak ada satupun pejabat pemerintah yang peduli terhadap pengembangan dayah. Padahal, kita menginginkan pengelolaan dayah lebih maksimal dan bisa setara dengan pendidikan umum (formal),” ungkapnya.

Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, H Amiruddin SE MSi yang ditanyai terpisah, Selasa (14/11) mengatakan, porsi anggaran yang diajukan ini, termasuk untuk kegiatan pelaksanaan syariat Islam, sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Jika pada instansi lain angkanya lebih besar, itu karena ada ditopang dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan untuk Dinas Syariat Islam ataupun Dinas Pendidikan Dayah, hanya terbantu sedikit dari sumber DAU saja,” jelas Amiruddin.(aya)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help