SerambiIndonesia/

Kejati Didesak Tuntaskan Kasus Rp 650 M

Koordinator Pusat Mahasiswa Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA), Azwar A Gani, meminta kasus dugaan korupsi

Kejati Didesak Tuntaskan Kasus Rp 650 M
AZWAR A GANI, Koordinator Pusat M@PPA

BANDA ACEH - Koordinator Pusat Mahasiswa Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA), Azwar A Gani, meminta kasus dugaan korupsi dana bantuan yang disebut-sebut untuk eks mantan kombatan GAM senilai Rp 650 miliar tahun 2013 segera dituntaskan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Azwar mendesak Kajati Aceh, Chaerul Amir, menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditinggalkan pendahulunya. “M@PPA menilai penyelesaian kasus ini semakin kabur dan dipastikan tidak berujung jika tidak dilakukan pengawasan secara kontinyu oleh publik,” katanya kepada Serambi, Selasa (14/11).

Dia menilai, respons Kejati Aceh terhadap kasus itu masih pada tahapan pembentukan tim khusus yang terdiri dari 11 anggota. Sedangkan materi lain menyangkut audit investigasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara hingga saat ini belum tercapai.

“Dari beberapa informasi yang disampaikan oleh kejaksaan, tim tersebut belum pernah merilis hasil temuanya kepada publik. Publik belum pernah mendapat kabar bagaimana hasil temuan tim dari 11 dinas yang ditenggarai mendapat aliran dana tersebut, apakah tim gagal atau berhasil, kita belum tahu,” ucap dia.

Menurutnya, kasus ini sangat berpengaruh terhadap citra penegak hukum di Aceh. “Apakah saat berhadap dengan kekuasaan yang besar mereka mundur atau berani bertindak? Sebab, kesejahteraan mantan kombatan merupakan bagian dari perdamaian di Aceh, jangan sampai hal itu menjadi preseden buruk,” tambahnya.

Berdasarkan hasil dokumen atas penyampian keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 903-194 tahun 2013 tentang evaluasi APBA tahun anggaran 2013 tertanggal 18 Februari 2013 disebutkan, penggunaan dana bansos dan hibah tahun 2013 mendapat perhatian yang harus dievalusi oleh Pemerintah Aceh.

“Hasil analisa dan temuan kami di lapangan dana tersebut dianggarkan semasa Zaini Abdullah-Muzakir Manaf saat menjabat kepala Pemerintahan Aceh. Diduga dana itu telah dinikmati oleh segelintir orang, sehingga dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan mantan kombatan tak jelas sampai saat ini,” sebut dia.

Karena itu, Azwar meminta Kajati Aceh untuk segera melakukan langkah-langkah kongkret untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi dana Rp 650 miliar. “Sangat ironis jika dana ini kemudian bukan dinikmati oleh mantan kombatan tapi malah melahirkan kasus korupsi,” pungkas mantan aktivis ini.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help