SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Tantangan Migas Aceh

MENUMBUHKAN minat investor minyak dan gas bumi (migas) dan meningkatkan kegiatan migas di Aceh di tengah

Tantangan Migas Aceh

Oleh Muhammad Zukhri

MENUMBUHKAN minat investor minyak dan gas bumi (migas) dan meningkatkan kegiatan migas di Aceh di tengah rendahnya harga migas dunia merupakan sebuah tantangan sendiri. Terutama untuk Aceh yang bisa dikatakan masih belajar dalam keikutsertaannya dalam mengelola potensi migas Aceh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Np.23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, maka Aceh turut berperan aktif dalam pengembangan potensi migas di wilayah Aceh.

Definisi pengelolaan bersama dalam PP tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam migas yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Untuk melakukan pengelolaan bersama, pemerintah dan Pemerintah Aceh membentuk Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA).

Dalam rantai bisnis migas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok-pokok utama, yaitu: 1. Potensi Migas; 2. Regulasi Migas; 3. Investor Migas; 4. Peran Pemerintah. Keempat hal ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sangat menjanjikan
Potensi Migas di wilayah Aceh masih sangat menjanjikan. Pada 2016 setidaknya terdapat 11 wilayah kerja migas di Aceh seperti Blok B, Blok NSO, Blok A dan beberapa blok migas lainnya. Dari 11 wilayah kerja itu, Blok A dan Blok B merupakan dua wilayah kerja migas yang saat ini berproduksi di Aceh. Sedangkan tiga blok lainnya masih dalam fase pengembangan lapangan. Adapun, sisanya sebanyak enam blok migas lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Data 2016, produksi migas di Aceh saat ini sebesar 25 ribu barel setara minyak per hari (boepd).

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan survei geologi dan geofisika kelautan, menemukan cadangan migas yang amat besar perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh. Bahkan diperkirakan yang terbesar di dunia, yakni 320,79 miliar barel. Namun harus dipahami bahwa angka tersebut diperoleh dengan beberapa variabel yang diset di angka maksimum, seperti volume minyak (total petroleum in place), porositas dan lain-lain.

Meskipun demikian, untuk dapat membuktikan jumlah cadangan tersebut masih diperlukan data-data tambahan seperti seismik dan pengeboran. Berdasarkan data itu dapat disimpulkan bahwa potensi migas di Aceh sangat menjanjikan. Upaya-upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuktian dan pengembangan potensi migas di Aceh harus dikedepankan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh.

Sebelum aturan mengenai skema Gross Split diterbitkan oleh pemerintah, berlaku skema bagi hasil PSC (Production Sharing Contract). Perubahan ini salah satu muara sebabnya oleh adanya perdebatan mengenai biaya yang menjadi tanggungan negara (cost recovery) yang jumlahnya dapat mengurangi pendapatan negara.

Namun dengan harga minyak yang masih rendah akibat membanjirnya produksi minyak dunia, maka investor dituntut lebih efisien dalam pengeluaran serta mempercepat proses kegiatannya sehingga bisnis migas ini masih ekonomis. Dengan skema gross split ini juga diharapkan bagi hasil ke daerah penghasil juga lebih pasti.

Sejak terbentuknya BPMA, maka BPMA bertugas sebagai pengelola migas di Aceh sesuai dengan PP No.23 Tahun 2015. Diharapkan dengan BPMA dapat mempermudah dan mengakselerasi kegiatan migas di Aceh, sehingga mampu menaikkan taraf hidup rakyat Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help