SerambiIndonesia/

Yusril: Jangan Sepelekan Aceh

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendara, dengan sangat emosional mengingatkan Jakarta untuk tidak

Yusril: Jangan Sepelekan Aceh
KOMPAS IMAGES
Yusril Ihza Mahendra 

* Sidang Gugatan UU Pemilu di MK
* Terkait Pencabutan Dua Pasal dalam UUPA

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendara, dengan sangat emosional mengingatkan Jakarta untuk tidak menyepelekan Aceh, terkait perubahan undang-undang tentang Aceh.

Sebab, dikatakannya, secara psikologis-politis akan menimbulkan ketersinggungan yang berdampak luas, yakni hilangnya rasa kepercayaan antara para pemimpin dan rakyat Aceh dengan Pemerintah Pusat.

Nada tegas Yusril itu disampaikan dalam sidang lanjutan Judicial Review Undang-Undang Pemilu yang telah mencabut dua pasal dalam UUPA, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (14/11).

Yusril hadir sebagai ahli yang diajukan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dalam permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ahli lainnya Zainal Abidin SH MSi MH dan saksi fakta Ahmad Farhan Hamid.

UU Pemilu telah mencabut dua pasal UUPA, yaitu Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2). Tapi proses pencabutan kedua pasal tersebut tidak didahului peroses konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh seperti disyaratkan Pasal 8 UUPA, yang berbunyi; rencana pembentukan Undang-undang oleh Dewantara Perwakilan Rakyat Aceh yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

“Hal ini jangan disepelekan, karena secara psikologis-politis bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keragu-raguan akan niat baik Presiden dan DPR RI untuk menghormati dan mentaati kesepakatan damai Helsinki. Ketersinggungan dan keragu-raguan seperti ini dapat berdampak luas ke depan, yakni hilangnya rasa kepercayaan antara pemimpin dan rakyat Aceh dengan Pemerintah Pusat,” tukas Yusril Ihza Mahendra.

Yusril melanjutkan, keadaan ini bisa berdampak buruk, yakni timbulnya perasangka bahwa Presiden dan DPR akan begitu mudahnya membatalkan dan mempreteli pasal-pasal dalam UUPA tanpa merasa perlu berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPR Aceh.

Dalam hal perubahan-perubakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UUPA, Presiden dan DPR dengan mudah mengabaikan kewajiban untuk berkonsultasi dengan Gubernur Aceh. “Kalau rasa percaya mulai hilang, maka disanalah bibit konflik akan kembali muncul ke permukaan,” tuturnya.

Yusril melihat bahwa dari sudut material, pencabutan terhadap Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1) dan (2) melalui Norma Pasal 571 huruf (d) UU No.7 Tahun 2017 tidaklah menimbulkan pertentangan Norma Undang-Undang dengan Norma Konstitusi dalam UUD 45.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help