SerambiIndonesia/

Salam

Jangan Lupakan Rekam Jejak Calon Pejabat

Mendagri sudah mengizinkan Gubernur Aceh untuk segera melelang jabatan atau seleksi terbuka guna menemukan

Jangan Lupakan Rekam Jejak Calon Pejabat
Sriwijaya Post/net
Ilustrasi 

Mendagri sudah mengizinkan Gubernur Aceh untuk segera melelang jabatan atau seleksi terbuka guna menemukan calon pejabat yang akan mengisi 64 jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Persetujuan itu disampaikan dalam surat Nomor 821/9411/Otda tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani Dirjen Otda, Dr Sumarsono MDM.

Mendagri menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bagi gubernur, bupati, atau wali kota yang akan mengganti pejabat di lingkungan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dalam jangka enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Dalam poin berikutnya, Mendagri mengingatkan, untuk seleksi calon pejabat eselon II itu, para pejabat yang usianya 59 tahun atau lebih tidak diikutkan dalam seleksi terbuka. Namun, dapat dimutasi pada jabatan setara sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi jika memang yang bersangkutan sedang berada di satu jabatan.

Mendagri pun mengingatkan, proses pengisian jabatan eselon II ini harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dan, untuk pelaksanaan seleksi calon pejabat eselon II di jajaran lingkungan Pemerintah Aceh, Mendagri meminta Gubernur Aceh sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk segera berkoordinasi degan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Gubernur Irwandi Yusuf sendiri sudah mempercayakan penyeleksian ini kepada satu tim yang diketuai mantan Sekda Aceh, Teuku Setia Budi. Tim ini berisi beberapa orang mantan pejabat Pemerintahan Aceh sejumlah akademisi. “Mengenai waktu pelaksanaan dan pengumuman pendaftaran peserta, kita tunggu saja tim seleksi yang akan menjadwalkannya,” kata Sekda Aceh, Dermawan.

Dari surat Mendagri itu, terlihat tidak persyaratan baru dan tidak ada pula ketentuan aneh-aneh bagi seorang PNS untuk menjadi calon pejabat eselon II. Namun, dari Surat mendagri ada beberapa pesan penting yang dapat kita tangkap. Pertama, para PNS yang hampr pensiun tidak diikutkan dalam seleksi calon pejabat.

Kedua, seleksi harus dilakukan secara fair serta sesuai aturan-aturan yang ada. Dan, yang paling penting bukan cuma sesuai aturan, tapi track record atau rekam jejak seorang calon pejabat itu juga harus benar-benar dilihat.

Artinya, antara lain, jangan sampai orang yang sudah pernah terkait dengan masalah-masalah hukum, terutama hukum pidana, lolos dalam seleksi. Sedangkan soal kualifikasi dan kompetensi memang bisa subjektif, makanya sampai sekarang pembicaraan soal itu masih mengundang debat.

Di sisi lain, sebagai mana yang sudah pernah kita ingatkan, bahwa bahwa user atau pemakai pejabat-pejabat itu adalah gubernur. Keputusan akhir terpilihnya seorang calon menjadi pejabat atau tidak, ada di tangan gubernur. Tugas tim seleksi hanya memilih calon secara normatif, kan?

Editor: bakri
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help