Kadis PU Tamiang Tersangka Pungli

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menetapkan Syamsuri SE, Kepala Dinas Pekerjaan

Kadis PU Tamiang Tersangka Pungli
DIRRESKRIMSUS Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zadma SIK (kiri) menunjukkan barang bukti (BB) uang senilai Rp 70 juta hasil pungli yang melibatkan Kadis PU Aceh Tamiang, Syamsuri, dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Rabu (15/11). 

* Mengutip Uang dari 672 CPNS Rp 1,6 M

BANDA ACEH - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menetapkan Syamsuri SE, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh Tamiang, sebagai tersangka pungutan liar (pungli), terkait pengangkatan 672 tenaga honorer K2 yang lulus seleksi CPNS di Aceh Tamiang tahun 2013 sampai 2016 lalu.

Pada waktu tindak pidana korupsi (pungli) itu terjadi, tersangka Syamsuri pada saat itu masih menjabat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Tamiang.

Direskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zadma SIK, kepada Serambi, Rabu kemarin mengatakan Syamsuri yang ditetapkan sebagai tersangka pungli pada 8 November 2017, setelah polisi menyita barang bukti uang senilai Rp 70 juta dan sejumlah dokumen terkait, termasuk handphone (hp) tersangka. Selain itu, 64 saksi telah diperiksa penyidik Polda Aceh.

Kombes Erwin menjelaskan, Syamsuri ditetapkan sebagai tersangka pungli, karena antara tahun 2013 sampai 2016 ia telah mengutip uang dari 672 tenaga honorer K2 yang lulus CPNS di Aceh Tamiang saat itu, masing-masing Rp 3,2 juta. Malah, 87 orang dari 672 honorer CPNS itu dikutip bervariasi mulai Rp 10 sampai Rp 25 juta.

Tersangka Syamsuri yang mengutip uang dari 672 honoren CPNS pada saat itu, berdalih kutipan itu untuk keperluan pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Malah, kata Direskrimsus Polda Aceh, sampai detik ini masih ada honorer CPNS yang tidak mendapatkan NIP-nya. NIP itu secara otomatis keluar pada saat yang bersangkutan dinyatakan lulus CPNS.

Kasus pungli itu sendiri, lanjut Kombes Erwin, terjadi pada saat Bupati Aceh Tamiang mengumumkan pendaftaran penerimaan tenaga honorer K2 sebanyak 1.427 orang di kabupaten itu pada 29 Oktober 2013 lalu.

Kemudian pada 7 Maret 2014, sebanyak 672 orang dinyatakan lulus seleksi PNS honorer K2. “Berawal dari situ tersangka S (Syamsuri-red), meminta 672 orang itu untuk mengajukan NIP. Tapi, untuk cepat proses NIP itu dikeluarkan tersangka meminta uang masing-masing dari CPNS Rp 3,2 juta. Malah, 87 orang dari 672 CPNS itu dikutip bervariasi Rp 10 sampai Rp 25 juta. Total seluruhnya Rp 1,6 miliar,” kata Direskrimsus, dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Rabu (15/11).

Dalam menjalankan aksinya, tersangka Syamsuri meminta bantuan seseorang yang menjadi orang kepercayaannya. “Tersangka tidak mengutip langsung dari honorer CPNS itu. Tapi, dibantu oleh seseorang. Dan orang itulah selanjutnya yang akan menyetor kepada tersangka S,” sebut Direskrimsus.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved